jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti menggelar rapat kerja dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, kediaman gubernur, Rabu (13/1).
Rapat membahas dua isu spesifik, yakni pemekaran daerah di Jabar dan pertanian terkait ketahanan pangan nasional. Hal itu mengingat Jabar adalah salah satu provinsi penopang pangan nasional.
BACA JUGA: LaNyalla: Ekspor Udang Berpotensi Memulihkan Perekonomian Nasional
Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jabar terkait keadilan politik bagi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia itu. Penduduk Jabar tercatat mendekati 50 juta jiwa, dengan jumlah daerah hanya 27 kabupaten/kota.
“Saya sangat berterima kasih Pak Ketua DPD datang ke Jabar secara khusus untuk membicarakan soal otonomi daerah, terkait pemekaran daerah di Jabar," kata sosok yang karib disapa Kang Emil, itu.
BACA JUGA: LaNyalla Mattalitti Minta Program Sejuta Rumah Dilanjutkan
Sebab, lanjut Kang Emil, pemekaran di Jabar bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi bedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional.
"Dan daerah yang kami ajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap,” kata Kang Emil.
BACA JUGA: LaNyalla Minta Pemerintah Serius Tanggapi Potensi Lonjakan Harga Sapi Potong
Ia mengungkap jumlah penduduk Jabar setara dengan seperlima penduduk Indonesia. Juga setara dengan penduduk Korea Selatan.
Jumlah penduduk Muslimnya lebih banyak dibanding Arab Saudi.
“Bayangkan, bupati Bogor harus mengurus emam juta penduduk setara dengan penduduk Sumatera Barat yang diurus oleh seorang gubernur dan belasan bupati dan wali kota,” kata Emil.
Dia membandingkan pula Jawa Timur dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, dan memiliki 38 kabupaten/kota.
Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa memiliki 8.000 desa. Sementara Jabar, hanya punya 5.000 desa.
“Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp 8 triliun, sementara Jabar Rp 5 triliun," ujarnya.
Begitu pula dana transfer pusat, lanjut Emil, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah maka selisih Jatim dan Jabar dalam lima tahun mencapai Rp 50 triliun.
Dia menegaskan satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp 1 juta. Sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp 600 ribu.
“Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut," ungkapnya.
Dia menambahkan kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal. "Dengan tidak melihat jumlah daerah, tetapi jumlah penduduk,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, LaNyalla menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, pada Desember lalu.
“Insyaallah hal ini juga akan saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam forum konsultasi bulan ini,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.
Seperti diketahui, Provinsi Jabar telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan. Ketiga daerah baru tersebut disebut sudah siap dari sisi kemampuan fiskal sebagai daerah otonom.
Terkait isu pertanian, LaNyalla mengungkapkan bahwa ia mendapat masukan dari senator asal Jabar terkait kondisi di sana. Terutama dalam mendukung gerakan mencetak petani milenial dan desa digital.
“Senator Jabar, khususnya Ibu Eni Sumarni dan Kang Oni Sumarwan menyampaikan beberapa isu pertanian. Seperti berkurangnya lahan pertanian seiring dengan makin banyaknya alih fungsi lahan. Terutama dengan hadirnya beberapa kawasan industri baru dan hunian masyarakat," tuturnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menerima informasi bahwa lahan pertanian di Indramayu, sebagai lumbung pertanian juga mengalami penurunan. Sehingga membuka lahan-lahan baru pertanian menjadi mendesak untuk dilakukan.
"Persoalan lainnya adalah permasalahan klasik yang selalu terjadi dari hulu hingga hilir. Yaitu pada saat musim tanam, bibit mahal dan pupuk subsidi langka. Lalu pada saat musim panen, harga gabah anjlok," katanya.
Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, yang juga menjadi masalah adalah berkurangnya jumlah penyuluh pertanian untuk mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.
Kemudian, kata dia, seringnya bantuan alat-alat pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu contohnya, bantuan traktor ukuran besar untuk lahan kecil.
"Akhirnya bantuan tersebut tidak terpakai secara optimal dan berakhir mangkrak di gudang," ulasnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu yakin Presiden Jokowi akan memberi atensi. Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi sangat fokus membangun ketahanan pangan nasional melalui program Food Estate dan beberapa stimulus lainnya.
Menurutnya, salah satu kebijakan pemerintah di tahun 2021 adalah menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2020, anggaran ketahanan pangan Rp 80 triliun. Sementara tahun ini, anggaran menjadi Rp 104 triliun.
Atas hal itu, Ridwan Kamil juga menitipkan aspirasi terkait banyaknya lahan-lahan kosong yang dimiliki PTPN dan sejumlah BUMN lain, yang belum bisa dimanfaatkan oleh provinsi untuk membuka lahan pertanian baru.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota DPD turut hadir mendampingi LaNyalla, di antaranya senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni, Amang Syafrudin, Oni Sumarwan dan Asep Hidayat. Senator Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumbar), Jiyalika Maharani (Sumsel), Ria Mayang Sari dan Sum Indra (Jambi), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sultra) dan Alexander Fransiscus (Babel). (rls/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy