"Saya benar-benar stres mengurus BPJS ini. Setiap hari dibahas tapi selalu mentok juga. Seluruh kemampuan sudah saya curahkan tapi hasilnya ya gini," kata Nafsiah dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Senin (26/11).
Dipaparkannya, masing-masing stakeholder belum ada kesepahaman soal besaran iuran jaminan sosial. Begitu juga jumlah penerima bantuan iuran (PBI).
"Menkeu maunya Rp10 ribu, pendapat para ahli dikasih angka moderat dan tertinggi dari Rp19.286 sampai Rp22.201. Sementara Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mintanya Rp27 ribu," keluhnya.
Saat ini, lanjut Nafsiah, masih ada pembahasan tentang besaran iuran dengan Menkeu. Hanya saja dia menolak membocorkan angka preminya.
"Bisa ditembak saya pak kalau mau bocorin angkanya berapa. Apalagi hari ini masih kita bahas dengan Menkeu dan pihak-pihak terkait," kilahnya.
Menurutnya, meski belum ada kesepakatan namun tahun depan akan ada beberapa provinsi yang jadi pilot project BPJS. Nantinya akan tingkat keberhasilan BPJS perlu dievaluasi, sebab pada 2014 dana yang harus dikeluarkan untuk program jaminan sosial tersebut sangat besar. "Diujicoba dulu, yang kurang kita perbaiki agar di 2014 semua sudah oke," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapat Tertutup dengan DPR, Jampidsus Bantah Bahas Soal Penyadapan
Redaktur : Tim Redaksi