Menurutnya, penambangan liar bukan baru sehari dua hari terjadi. "Apakah ini tanpa sepengetahuan aparat? Karena ini kan menggunakan alat-alat berat. Masa iya aparat tidak melihat?" kata Effendi di sela-sela rapat dengar pendapat antara Komisi III, Komisi VII dan sejumlah Kapolda, di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu (5/12).
Ia mengatakan, memang ada pertambangan yang punya izin. Namun, tegasnya, masih juga ada yang illegal. Modusnya, lanjut dia, hampir sama dengan penebangan liar. "Siapapun Kapolda yang terlibat, kita minta Kapolri mencopot," tegas Effendi.
Ia mengatakan, setelah rapat ini akan ditindaklanjuti dengan mengundang Kapolri serta semua pihak-pihak yang terkait dengan masalah pertambangan.
Menurutnya, rapat ini lebih kepada mengambil masukan dan bahan untuk dibawa ke rapat kerja sehingga ada keputusan politik. "Kita berharap pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan koridor Undang-undang," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ia mengatakan, kalau masalah-masalah pertambangan dibiarkan, maka Indonesia hanya secara de jure saja memilikinya. Sedangkan secara de facto kepemilikannya oleh pihak lain. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beda dengan Setgab, PPP tak akan Disanksi
Redaktur : Tim Redaksi