"Kami akui masih banyak kendala yang dirasakan, dalam merealisasikan program Kartu Jakarta Sehat. Namun jangan sampai kendala ini menjadi hambatan bagi niat memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Jakarta," kata Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, saat diskusi tentang Kartu Jakarta Sehat, yang diadakan Pusat Pengkajian Jakarta, di TIM Jakarta Pusat, Kamis (13/12).
Dien mengatakan, pada anggaran 2012 ini, memang tidak ada anggaran untuk pencetakan kartu. Biaya pencetakan kartu baru dianggarkan pada 2013. Pada 2013, anggaran yang disiapkan untuk biaya kesehatan warga Jakarta sebesar Rp1,2 triliun. Dengan adanya Kartu Jakarta Sehat ini, jumlah kunjungan pasien di puskesmas diyakini akan meningkat hingga 50-70 persen dibandingkan hari biasanya. "Meningkatnya jumlah pasien akan diikuti dengan peningkatan standar pelayanan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ), Muhlis Ali, mengatakan sejak diluncurkan pertama kali pada 10 November kemarin, Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dinilai memang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Menurutnya, program KJS paling dinanti oleh warga Jakarta karena warga yang memegang kartu tersebut bebas dari seluruh biaya berobat dan rawat inap baik di puskesmas maupun rumah sakit.
"Warga pemegang KJS dapat memiliki kartu ini tanpa melalui proses administrasi berbelit-belit. KJS ini juga bisa digunakan siapa saja oleh warga DKI tanpa melihat status ekonomi dan pekerjaan, asal mereka mau dirawat di kelas III," tuturnya.
Ia menilai KJS lebih baik dari Askes atau Jamsostek. Menurutnya pemegang Askes atau Jamsostek masih harus mengikuti prosedur dimana prosedur tersebut tak semudah jika berobat menggunakan KJS.
"Tapi masih ada rumah sakit atau puskesmas yang memungut biaya dengan alasan macam-macam. Pemda DKI harus bersikap tegas dan menindak oknum-oknum nakal tersebut," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PPJ, M Taufik, mengatakan puskesmas di Jakarta juga harus dibenahi agar tidak semua pemegang KJS bertumpu pada rumah sakit jika berobat. Menurutnya masyarakat sangat antusias dengan program KJS sehingga DPRD DKI juga berkepentingan mengawal program tersebut agar tepat sasaran.
"KJS ini diprogramkan oleh Gubernur kan bukan untuk golongan tertentu, tapi untuk masyarakat. Bukan soal program ini efektif atau tidak, tapi memang dibutuhkan masyarakat," tuturnya. Sakit tinggal datang ke puskesmas dan rumah sakit. Warga jadinya tenang. Kami mendukung program Kartu Jakarta Sehat," tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Ganjil-Genap, Jokowi Fokus ERP
Redaktur : Tim Redaksi