jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu bersyukur bahwa Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama Fachrul Razi telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 tidak ada kenaikan dibanding tahun 2019.
BPIH yang disepakati di tingkat panja dan dilaporkan dalam Raker Komisi VIII dengan Menag Fachrul, Kamis (30/1), yakni sebesar Rp 35.235.602 atau USD 2.563. Pembayaran biaya ini juga dilakukan menggunakan mata uang rupiah.
BACA JUGA: Pemerintah dan DPR Masih Diskusi Panjang Soal Kenaikan Biaya Haji Â
"Alhamdulilah bisa dilihat sendiri. Secara umum, biaya haji kan turun karena kursnya menguat, karena harga minyak juga turun. Jadi sebetulnya efisiensi bisa dilakukan. Ini karena rezeki dari Allah. Namanya kita tidak menyangka tiba-tiba kurs menguat," ucap Anggito ditemui di sela-sela rapat tersebut.
BPIH yang baru disepakati ini tetap dengan menggunakan asumsi jumlah jemaah haji sebanyak 231.000 orang.
BACA JUGA: Komponen Biaya Haji Terus Meningkat, Anggaran BPIH Belum Naik
Masing-masing jemaah nantinya hanya membayar 51 persen dari rata-rata total biaya haji per-jemaah sebesar RP69.174.167.97.
Sedangkan sisanya rata-rata sebesar Rp33.938.565,97 atau 49% dibiayai dari dana nilai manfaat dan dana efesiensi tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Kemenag Buka Pelunasan BPIH Tahap 4 untuk Mengisi 1.285 Sisa Kuota Haji Reguler
"Jadi subsidinya lebih kecil daripada biaya sendiri. Ini bukan sesuatu yang dipaksanakan, memang biayanya turun, karena kursnya menguat. Tahun lalu Rp14.200, sekarang kan Rp13.750," jelasnya.
Anggito yang juga mantan dirjen di Kementerian Agama ini menyebutkan, menguatnya kurs rupiah membuat biaya-biaya yang dihitung dalam Saudi Arabia Riyal (SAR), maupun dollar AS ikut turun. Selain itu, penurunan harga avtur juga menekan biaya penerbangan.
"Jadi sebetulnya ya Alhamdulilah. Kalau dulu tidak ada keajaiban dari Allah ini, sulit sekali untuk mencapai keinginan untuk tetap sama tahun lalu," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam