jpnn.com, JAKARTA - Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah berkisar Rp 55 juta - Rp 56 juta per orang.
Sementara, dana yang diambilkan dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp 38 juta.
BACA JUGA: Biaya Haji 2024: BPIH Disepakati Rp 93,4 Juta, PPP Usul Jemaah Bayar 55 Persen Saja
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily setelah pada Rabu (22/11), Panja BPIH dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku perwakilan pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 93,4 juta per orang.
BPIH atau biaya haji 2024 yang disepakati dalam kerja di Komisi VIII DPR itu lebih rendah dibanding usulan awal pemerintah sebesar Rp 105 juta, dan usulan kedua Rp 94,3 juta.
BACA JUGA: Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL, Sahroni Sentil Dewas KPK: Makin Lemot!
"Sebagian besar dari Komisi VIII mengusulkan pembayaran biaya haji dengan proporsi 60 persen dibayar langsung jamaah dan 40 persen ditutupi dari nilai manfaat," kata Kang Ace dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/11).
Dia menjelaskan bahwa usulan komposisi Bipih itu muncul setelah Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja pembahasan BPIH 2024, kemarin.
BACA JUGA: Ssst, Beredar Surat Perintah Agar Kades se-Karanganyar Menghadap Penyidik Polda Jateng
Menurut Ace, komposisi BPIH dan Bipih itu mempertimbangkan aspek keadilan dalam penggunaan nilai manfaat dana keuangan haji yang dikelola BPKH.
"Kami tetap memperhatikan agar nilai manfaat uang haji digunakan jemaah haji yang seharusnya dan menjaga keberlanjutan uang haji," tuturnya.
Ace mengatakan usulan dan komposisi biaya yang diajukan Panja Haji dan pemerintah tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan kesepakatan sebagai BPIH tahun 2024.
"Kami menargetkan BPIH 2024 ini akan diputuskan pada 27 November 2023," kata dia.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya perbedaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
"Saat ini masih banyak yang salah persepsi soal BPIH dan Bipih. Itu dua hal yang berbeda," kata dia.
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 dijelaskan, BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Pasal 44 menyebutkan bahwa BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
Adapun nilai manfaat merupakan dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola BPKH.(Antara/JPNN.com)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam