JAKARTA - Anggaran untuk pekerjaan konsultan dalam proyek-proyek pemerintah di bidang infrastruktur di Kementrian Pekerjaan umum sudah semestinya ditinjau ulangPasalnya, penempatan pos dana untuk konsultan itu diduga dijadikan modus untuk menilep uang negara.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR, Mulyadi, pihaknya menemukan banyak kejanggalan terkait keberadaan konsultan bagi proyek-proyek kementrian PU
BACA JUGA: Kiriman Uang TKI Capai USD 7 Miliar
Mulyadi mengatakan, banyak pekerja konsultan di kementerian Pekerjaan Umum yang tidak memiliki basis kinerja"Keberadaan pekerja konsultan seharusnya segera dievaluasi karena diduga banyak yang tidak jelas indentitas maupun manfaatnya dalam pekerjaan
BACA JUGA: Hadapi Mafia, Dirjen Pajak Powerless
Dana konsultan yang terbesar itu terutama ada di Direktorat Jendral Tata Ruang dan Direktorat Jendral Cipta Karya,” ujar Mulyadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/5).Mulyadi pun menunjuk kasus korupsi proyek Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) di Kementrian PU
BACA JUGA: Danai MP3EI, RI Minta Bantuan JP Morgan
Dalam kasus korupsi yang kini ditangani kejaksaan agung itu, Giovanni yang terafiliasi dengan perusahaan C Lotti and Associati menjadi konsultan proyek Direktorat Jendral Sumber Daya Air di 14 propinsiTotal biaya konsultan proyek tersebut mencapai Rp 35 miliar"Tapi kalau konsultan itu tidak memiliki basis kinerja dan indentitas jelas, negara yang rugi," ulasnya
Karenanya Mulyadi menegaskan, DPR khususnya Komisi V DPR merasa perlu mengevaluasi dana untuk konsultan proyek pemerintah"Lebih baik anggaran konsultan dialihkan atau direvisi ke kegiatan fisik saja yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ASF Kantongi Fasilitas Pinjaman USD 340 Juta
Redaktur : Tim Redaksi