jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membangun ibu kota negara yang baru sekitar Rp 500 triliun. Namun hanya 20 persen atau Rp 93 triliun yang bersumber dari APBN.
Terkait pembiayaan ini, pemerintah menyiapkan skema anggaran yang bersumber dari tiga sisi yakni APBN (Rp 93 triliun), sisanya dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan partisipasi BUMN bersama swasta.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Butuh Rp 466 Triliun, Mau Tambah Utang Lagi?
"Saat ini hitungan terakhir hampir Rp 500 T (kebutuhan dana)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegorousai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (6/8) lalu. Kebutuhan ini meningkat dari perkiraan awal Rp 466 triliun.
Khusus APBN, pemerintah mengupayakan kerja sama pengelolaan aset gedung-gedung yang akan ditinggalkan di Jakarta, maupun aset di kota baru dengan potensi penerimaan Rp 100 triliun-Rp 150 triliun. Sehingga pembiayaan tersebut tidak mengganggu program prioritas pembangunan lain yang sudah ada di APBN.
BACA JUGA: Siap-Siap Pindah ke Ibu Kota Baru ya, Ini Tahapannya
"Tadi Rp 93 triliun dari APBN, tetapi sekali lagi, itu sesuatu yang harus dilakukan negara," tukas mantan Menteri Keuangan RI tersebut.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Butuh Rp 466 Triliun, Mau Tambah Utang Lagi?
BACA JUGA: Ada 2 Masalah Menonjol di Daerah Calon Ibu Kota Baru RI
Menurut Bambang, anggaran itu dibutuhkan untuk membangun istana kepresidenan, pangkalan militer dan fasilitas lain yang hanya bisa dibangun dengan uang negara. Diketahui, lokasi calon ibu kota baru itu adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
"Yang saya ingin tekankan uang yang dipakai dari APBN itu sudah ada sumbernya, sumbernya dari kerja sama pengelolaan aset yang tadi potensinya lebih Rp 100 triliun lebih atau Rp 150 triliun. Jadi untuk menegaskan agar tidak ribut bahwa APBN ini terganggu akibat bangun pemerintahan baru," tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kaget mendengar kabar membengkaknya kebutuhan dana untuk membangun ibu kota negara yang baru tersebut. Termasuk soal rencana skema pembiayaan yang dirancang Bappenas.
"Digadai atau bagaimana aset kita? Berarti kan itu dikelola orang lain aset kita. Ya enggak bisa begitu juga, kami mesti telaah dulu," kata Heri dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (8/8).
Politikus Gerindra asal Jawa Barat itu tidak ingin skema tersebut nantinya memunculkan kesan aset negara digadaikan untuk membangun fasilitas di daerah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru.
"Jangan sampai nanti terkesan kita gunakan aset untuk kita gadai atau dikelola orang lain, duitnya untuk membangun di tempat lain. Mungkin sebagian duit itu dipakai untuk bayar utang, kan jadi repot nanti," tegas Heri.
Untuk itu, katanya, perencanaan pindah ibu kota yang disiapkan pemerintah mesti ditelaah terlebih dahulu secara mendalam dan dikonsultasikan dengan DPR secara transparan.
"Ya kami lihat dulu seperti apa skemanya, rapat dengan Bappenas kan belum dengan komisi XI. Kami akan lihat rencananya seperti apa, baru bicara lebih jauh," tandas Heri. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arahan Terbaru Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam