jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan biaya membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, berpotensi melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal.
Dia menjelaskan bahwa angka Rp 490 triliun, barulah hitungan kebutuhan pemerintah.
BACA JUGA: Ibu Kota Baru Menjadi Motor Kemajuan Indonesia, Bukan Sekadar Kantor Pemerintahan
Namun, tegas dia, dalam realisasinya bisa menjadi meningkat dua hingga tiga kali lipat.
“Contohnya dalam proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya Rp 60 triliun namun kini realisasinya mencapai lebih dari Rp 100 triliun," kata Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (9/10).
BACA JUGA: Anggap Ibu Kota Baru Indonesia Sumber Duit, Malaysia Siapkan Rencana Besar
Suryadi berpandangan Rancangan Undang-Undang IKN bukan sebagai agenda mendesak, terlebih di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.
Dalam pembahasan internal pemerintah, kata dia, pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota negara.
BACA JUGA: Komisi V DPR: Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh Legal Standing
Namun, Suryadi menyatakan bahwa naskah akademik tersebut tersebut seharusnya dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik.
"Semua masyarakat tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta?" katanya.
Dia menyatakan bahwa Fraksi PKS di DPR juga sudah melakukan kajian serta pendalaman terkait isu tersebut tetapi belum melihat adanya prioritas dan kepentingan untuk memindahkan ibu kota, ditambah dengan biaya anggaran yang tidak sedikit.
Dalam kondisi saat ini, kata dia, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas, bukan yang lain.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan IKN baru di Ktim tidak sekadar menjadi kantor pemerintahan saja, melainkan juga akan menjadi motor dan katalis kemajuan Indonesia ke depan.
"Jangan dibayangkan ini akan semata-mata menjadi kantor pemerintahan saja, tetapi sebuah kota baru, kota masa depan, kota yang bisa menjadi magnet bagi para talenta hebat dan sekaligus menjadi engine, menjadi motor, menjadi katalis kemajuan Indonesia," ujar Pratikno seusai menyerahkan surat presiden terkait RUU IKN kepada DPR RI di Jakarta, Rabu (29/9).
Pratikno mengatakan ide besar IKN baru bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota melainkan juga membangun sentra inovasi berkelanjutan dan menjadi sumber inspirasi, sekaligus motor kemajuan Indonesia ke depan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirimkan surpres terkait RUU IKN kepada DPR RI.
Surpres tersebut diserahkan oleh Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan diterima Ketua DPR RI Puan Maharani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy