jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meyakini sistem demokrasi yang dipakai di Indonesia membuat pelakunya menjadi “wajib” melakukan korupsi.
Karena itu, tak heran jika banyak kepala daerah yang tersandung korupsi.
BACA JUGA: Kawal Pilkada 2018, KPK & Polri Bakal Bentuk Satgas
Dia menuturkan, biaya yang dihabiskan calon bupati di suatu daerah mencapai puluhan miliar rupiah.
“Pilkada memerlukan biaya demokrasi yang tinggi, untuk jadi bupati paling tidak Rp 30 sampai 40 miliar, jadi gubernur Rp 100 miliar ke atas,” kata dia di Rupatama Mabes Polri, Jumat (29/12).
BACA JUGA: Angka Kejahatan Siber Meningkat jadi 5.061 Kasus
Kemudian para calon itu setidaknya memerlukan waktu dua tahun untuk sosialisasi dan membangun jaringan.
“Semuanya pakai uang, belum lagi mahar politik,“ sambung dia.
BACA JUGA: Kapolri Resmikan Gedung VIP dan VVIP di RS Bhayangkara
Tito menambahkan, gaji seorang bupati disertai tunjangan per bulannya hanya ratusan juta.
“Gaji bupati paling top dengan segala tunjangan Rp 300 juta kali 12 bulan, hanya Rp 3,6 miliar,” papar dia.
Angka Rp 3,6 miliar itu kemudian dikalikan lima tahun masa jabatan.
Karena itu, angka tersebut belum menutup biaya untuk menjadi bupati.
“Apakah mau tekor? Jarang mau tekor pasti yang terjadi nanti ngambil dari proyek perizinan dan lain-lain jadinya korupsi,” tambahnya.
Sistem demokrasi itu kata dia memaksa kepala daerah untuk berbuat korupsi.
“Oleh karena itu tolong lakukan penelitian lebih banyak, efektifnya pemilihan langsung pilkada di tingkat kabupaten kota misalnya apa cukup gubernur saja atau gubernur enggak perlu karena perwakilan dari pusat,” imbuh dia.
Untuk sementara ini, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa menekan korupsi itu dengan penindakan.
Ke depannya untuk langkah pencegahan mereka akan membuat Satgas Pungli khusus politik uang dengan KPK.
“Nanti tarik beberapa anggota (Polri) yang memiliki idealisme kuat nanti kami kasih anggaran khusus, ditetapkan Januari 2018 kami bergerak sama dengan KPK,” pungkasnya. (mg1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas! Isu SARA Lebih Berbahaya ketimbang Politik Uang
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan