Biaya Produksi Pupuk di Indonesia Harus Lebih Efisien

Kamis, 17 Mei 2018 – 13:51 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Rini Soemarno saat ground breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang. Foto: Humas DPR

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai industri pupuk di Tanah Air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien.  Hal itu diungkapkannya terkait ground breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

"Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, Pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren globalisasi. Salah satunya terkait efisiensi ongkos produksi atau cost production-nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah,” kata Dito dalam siaran persnya, Jumat (11/5/2018).

BACA JUGA: Ketua Komisi I Kecam Langkah AS Buka Kedubes di Palestina

Dengan kata lain, Dito berharap, Pusri bisa menjalankan Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal itu sekaligus bisa mengurangi beban dari pemerintah.

Politikus dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, pupuk Indonesia nantinya tak akan lagi mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani. Sehingga, proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien ke depannya.

BACA JUGA: Ketua DPR Kecam Sikap AS Meresmikan Kedubesnya di Yerusalem

“Ini bisa juga mengurangi subsidi daripada pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi," tutur Dito.

Ground Breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya itu bersamaan dengan peluncuran program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

BACA JUGA: Teroris Melibatkan Anak-anak Tak Berdosa

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dapat Legitimasi AS, Tindakan Israel Makin Brutal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler