jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Sindikasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik oknum sindikasi.
Ketua BP2MI Benny Ramdhani mengatakan pembentukan satgas itu akan dilakukan bertepatan peringatan HUT ke 75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020.
BACA JUGA: Pak Jokowi Ditanya nih, Berani Enggak Copot Pak Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani?
"Jika tidak ada halangan, 17 Agustus nanti kami akan bentuk satgas," kata Benny dalam diskusi Empat Pilar MPR kerja sama Biro Humas MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema "Perlindungan dan Pemberdayaan Purna-PMI", Jumat (10/7), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Benny menjelaskan dalam memberantas praktik mafia sindikasi penempatan PMI nonprosedural, BP2MI juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Prabowo Makin Istimewa di Mata Jokowi, Uang Rp 500 Juta Bikin Heboh
Termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kementerian Ketenagakerjaan, BUMN, Polri dan TNI.
Saat kunjungan ke kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Benny pun mendapat dukungan penuh dari Luhut untuk memberantas sindikasi pengiriman dan penempatan PMI.
BACA JUGA: MPR: Pemerintah Harus Lindungi PMI Sejak Awal Keberangkatan
"Selain kementerian dan lembaga, kami juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memerangi kejahatan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri," katanya.
Karena itu, kata Benny, BP2MI juga meminta dukungan dari pimpinan MPR dan Komisi IX DPR agar cita-citanya terlaksana.
Menurut Benny, karena ini tugas berat maka BP2MI tidak bisa sendirian. "Yang pasti, Bendera Merah Putih tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan yang selama ini mengambil keutungan secara ilegal," tegas Benny.
Politikus Partai Hanura itu juga berjanji bahwa BP2MI akan membebaskan biaya penempatan PMI pada Agustus mendatang sebagai hadiah HUT Kemerdekaan RI.
"Pada Agustus mendatang, selaian pembentukan satgas, saya juga akan meluncurkan PMI bebas dari biaya penempatan, karena mereka selama ini terbebani praktik rente sehingga harus membayar bunga 21 hingga 27 persen," ujar Benny.
Mantan anggota DPD dua periode dari dapil Sulawesi Utara tersebut menambahkan, oknum-oknum jahat yang memanfaatkan pekerja migran selama ini adalah oknum yang menamakan koperasi atau lembaga nonperbankan yang secara licik meminjam di bank.
Benny menjelaskan dengan tema besar BP2MI era kepemimpinannya untuk memerangi sindikasi PMI nonprosedural, maka ia akan mewujudkan hal tersebut.
"Kami sudah mendeklarasikan perang melawan mafia, sindikat dan penjahat pengirim PMI ilegal ke negara-negara penempatan," katanya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid alias Gus Jazil sangat mendukung rencana Benny. Politikus PKB itu juga berharap satgas yang dibentuk BP2MI bisa diawasi Komisi IX DPR.
Namun demikian, Gus Jazil juga menyarakan Benny hati-hati dan tidak terjebak dalam lingkaran para mafia tersebut. "Yang perlu diingat, mereka sudah ada dari dulu sebelum Pak Benny datang. Jadi intinya kami support, kamu kasih kekuatan, tetapi Pak Benny jangan sampai terjebak," kata Gus Jazil. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy