jpnn.com - BERBEDA dengan perjuangan honorer kategori dua (K2) yang gegap gempita, upaya bidan desa PTT untuk bisa diangkat menjadi CPNS tidak begitu kentara. Padahal sejak empat tahun lalu mereka sudah terus bergerak agar naik status sebagai abdi negara dengan label pegawai negeri.
Bagaimana perjuangan para bidan PTT ini, berikut pernyataan Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada wartawan JPNN Mesya Mohamad, Kamis (12/11).
BACA JUGA: Tak Ada Lowongan CPNS Tenaga Administrasi
Sudah berapa lama bidan PTT berjuang?
Barangkali tak begitu kentara, perlawanan bidan desa berlabel PTT sudah dimulai sejak empat tahunan lalu. Para bidan desa ini semacam turun gunung. Bahkan seberangi lautan, dari nol kilometer di Tanah Rencong bergerak mengepung Ibukota.
BACA JUGA: Ahok Gagal Paham
Bukannya bidan PTT sudah menerima gaji bulanan, belum lagi ditambah dari ongkos berobat pasien. Kenapa masih melakukan perlawanan?
Keadaan lah yang membuat kami mengangkat bendera perlawanan. Tugas kami sangat berat, tapi tidak diimbangi dengan hak yang kami terima. Biasanya tiap pagi para bidan PTT menyusuri Posyandu, memanggul partus set (seperangkat alat medis untuk membantu ersalinan), kumpulkan kader dan masyarakat (para ibu, bayi, balita hingga manula). Tugasnya tak sesederhana, kerja berjalan kaki berkilometer jadi sarapan pagi. Hingga matahari benar-benar bertengger di atas kepala. Dari satu penyuluhan ke tindakan preventif lainnya. Semisal, tentang bagaimana menurunkan angka gizi buruk/kurang, pemberian Vitamin A setahun dua kali, sebagai instruktur senam hamil di kala sore hari tiba, hingga bertaruh nyawa selamatkan dua nyawa sekaligus, ketika kondisi persalinan yang tak mudah. Bidan desa sebagai pelaksana prioritas program nasional di bidang kesehatan, untuk menurunkan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), sebagai indikator tingkat derajat kesehatan nasional di mata dunia.
BACA JUGA: Negara Anggap Honorer K2 = Kelas Dua
Tapi bukankah itu memang kewajiban tenaga kesehatan?
Iya benar, tapi pertanyaan yang sama, apakah pemerintah memperhatikan perjuangan kami di lapangan? Ketika mengantarkan pasien rujukan, kami harus berhadapan dengan ganasnya gelombang di lautan. Tak jarang bidan desa juga terkena insiden.
Wajah memilukan nasib bidan desa luput dari tangkapan kamera. Belum lagi sinyal handphone dan listrik yang sehari hidup dua jam dalam dua puluh empat jam, serta kejaran binatang buas. Ancaman kriminalitas di Polindes, atau Poskesdes, tidak menyurutkan janji bakti bidan desa PTT untuk mengabdi di desa terpencil, dan sangat terpencil. Bahkan terkategori desa-desa tertinggal di negeri kepulauan bernama Indonesia.
Apa yang memicu bidan desa PTT meminta dijadikan PNS?
Sekitar awal 2013, kehebohan melanda hingga ke pelosok desa. Pengesahan Permenkes No. 7 Tahun 2013, bahwa Perpanjangan Sistem Kerja Kontrak alias Pegawai Tidak Tetap bagi bidan desa, ternyata menghasilkan masa kerja diputus kontraknya atau dimulai dari nol kembali. Tercantum pula, Hak Cuti Melahirkan hanya 40 hari kerja, kini terkenal terburuk di dunia.
Bagai tiupan Sangkakala, bidan desa berlabel PTT mulai merangsek seperti mendapat peluit komando. Isi kantong cekak, bukan penghalang. Solidaritas dan pengorbanan jadi obor menyala dari sepanjang bundaran HI (Jakarta) hingga ke Istana Negara. Spontanitas tinggi, tak kuasa menabrakkan diri di kawat berduri tepat depan Istana. Waktu itu Mei 2013.
Setelah itu?
Aksi kedua kami lanjutkan kembali. Agustus 2013, demo besar-besaran kembali pecah. Tuntutannya masih di sekitar penolakan terhadap Permenkes No. 7 Tahun 2013. Riuh rendah perjuangan ketika itu, mulai terdengar jeritan untuk menjadi PNS. Pemberitaan media massa lumayan menggema. Alhasil, masa kerja terlama sejak tahun 2005, tak diputus kontraknya. Namun dimulai dari nol tahun!
PHP, istilahnya jaman sekarang. Kira-kira ratusan audiensi dari pintu ke pintu anggota dewan yang terhormat. Dan Rapat Dengar Pendapat umum, mungkin saja cukup hanya didengarkan. Terobosan tak pernah didapat.
Sepanjang tahun 2014, tonggak perlawanan bidan desa berlabel PTT kembali ditandaskan, Mei 2014. Slogan “Selamatkan Ibu Melahirkan, Selamatkan Bidan Desa PTT” jadi head line. Paling tidak di sejumlah status media sosial, hingga poster, dan spanduk kampanye simpatik perjuangan. Hingga tema di undangan acara Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2015. Presiden RI ke-5, dan sejumlah Menteri Perempuan Kabinet Kerja Jokowi-JK diboyong, turut memperingati International Woman Day (IWD), di bilangan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Dari perjuangan itu, adakah hasilnya?
Sejak 250 orang bidan desa PTT hadir di hari IWD tersebut digelar, harapan besar belum juga membuahkan hasil. Kebijakan Presiden tak kunjung datang. Persoalan mulai diarahkan ke pusat kekuasaan.
Puncaknya, dua Lembaga Kepresidenan RI, Wantimpres dan Kantor Staf Presiden, didatangi beramai-ramai. Koordinasi dan kajian substansi permasalahan, dari soal regulasi, politik anggaran, hingga menuangkan pikiran sebagai solusi telah disampaikan. Lagi-lagi, bidan desa PTT mesti berjuang sembari mengurut dada, lantaran desakan terasa berjalan melambat.
Apa tindakan bidan desa PTT?
Perjuangan tetap kami lanjutkan. Sejak kehadirannya di Ibukota, bidan desa yang terwadahi ke dalam Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, tak mengenal rasa putus asa. 25 provinsi terjangkau merapatkan barisan. Sembilan provinsi lainnya, mungkin belumlah terkonsolidasi, tersebab berbagai rintangan geografis, dan akses informasi membentang di antara medan-medan paling sulit. Perjuangan panjang Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia untuk 40 ribuan bidan desa berlabel PTT tak henti-hentinya dikampanyekan. Tiap hari, dari menit ke menit. Dari satu status Face Book sampai gunakan media kampanye internasional www.change.org dan website petisi www.laporpresiden.org, dan www.lapor.go.id yang diinisiasi bidan desa terpencil bidan Jois, menyabet dukungan voters tertinggi di bulan Juli 2015.
Bagaimana sikap pemerintah daerah, tempat di mana bidan desa PTT mengabdi?
Alhamdulillah mayoritas pemda mendukung perjuangan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia. Dukungannya tidak hanya sebatas janji, tapi tertulis. Ada 85 Surat Rekomendasi Kepala Daerah, dan Tiga Surat Rekomendasi Gubernur telah dikantongi. Selain itu, Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, benar-benar melakukan pengarsipan dan membangun data base by name by addres. Tak ada waktu, selain konsolidasi, dari satu kabupaten ke kota lainnya. Bahkan hingga lintas kepulauan. Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia bertekad menjadi PNS, tiap detik berdetak di dada para pejuang bidan desa di Forum ini. Yel-yel NRPTT.. No! NIP..Yes! Jadi teriakan pembuka, meski di hadapan sejumlah petinggi negeri, Bupati, Walikota, dan Gubernur, hingga para Menteri.
Keputusan terberat belakangan, adalah kembali turun ke jalan. Seruan kepada Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Baten, diputuskan jadi tulang punggung kekuatan aksi massa, nyaris mencapai targetan optimal. Posyandu bergeser di depan Istana Negara. Timbangan bayi/balita digeret hingga tepat di muka pintu gerbang penguasa. Hari itu Senin, 14 September 2015, mengangkat tema “2000 Bidan Desa Posyandu, Di Depan Istana Negara”. Dukungan DIY, Jawa Timur, Riau, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara mengalir hiasi Aksi Nasional Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia. Konfederasi KASBI turut bergabung berjuang bersama di Aksi Nasional. Jagad sosial media dibanjiri foto aksi nasional. Selain pemberitaan di layar kaca, menggedor seluruh sendi kekuasaan. Pernyataan sikap keras dilancarkan di hari itu. Ini bunyinya “NEGARA LEGALKAN PRAKTEK HUKUM ILEGAL TERHADAP SISTEM KERJA KONTRAK BIDAN DESA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)! SOLUSINYA EVALUASI KEPRRES NO. 77 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap DAN TERBITKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN BIDAN DESA PTT SEBAGAI PEGAWAI TETAP NEGARA (PNS).”
Diberi waktu seminggu, belum ada gelagat pemerintah untuk menyeriusi tuntutan Forum. Bukannya kapok, kami kembali melakukan aksi pada 28 September 2015 dengan menurunkan10 ribu bidan desa PTT. Tuntutannya lebih konkrit lagi. MenPAN-RB, segera putuskan hitam di atas putih untuk Pengangkatan Bidan Desa PTT (Pusat) sebagai Pegawai Tetap Negara (PNS)! Kali ini, bidan desa membentuk Barisan Bidan Siaga. Semakin Teorganisir, Terdidik, dan Terpimpin. Gaji/upah di bawah UMK, sebesar Rp 1,4 juta, tidak berarti tak bisa membiayai sendiri perjuangan bidan desa berlabel PTT. Prinsip kemandirian dan penggalangan iuran anggota, telah membuktikan sepanjang dua kali Aksi Nasional berjarak pendek, mampu diekspresikan dalam akselarasi politik yang sangat signifikan.
Hasil pembahasan dengan MenPAN-RB?
Bersama Ketua Umum Konfederasi KASBI, Nining Elitos kami meminta MenPAN-RB mengangkat 16 ribuan bidan desa menjadi PNS, mulai dari Januari sampai April 2016, tanpa syarat! Dan itu disetujui MenPAN-RB yang mengeluarkan kebijakan berupa keputusan dan dibubuhi tandatangan dan cap KemenPAN-RB.
Kalau dalam pengangkatan nanti akan dilakukan tes terlulis sesuai amanat UU Aparatur Sipil Negara bagaimana?
Kami menolak, karena MenPAN-RB sudah menyatakan setuju pengangkatan kami tanpa syarat. Tes hanya pada seleksi administrasi saja. Print out data base by name by addres secara lengkap telah diserahterimakan kepada perwakilan yang ditunjuk langsung oleh MenPAN-RB, pada 1 Oktober 2015. Dan yang terpenting dari semua perjuangan ini, adalah sebuah makna, bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, dan yang sia-sia adalah berhenti berjuang. ***
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Semua Terlibat, Itu Bagus
Redaktur : Tim Redaksi