jpnn.com - JAKARTA – Para bidan desa PTT sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Terakhir, pada 25 Agustus lalu mereka kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.
Hanya saja, tuntutan para bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia untuk secepatnya diangkat menjadi CPNS. belum juga terwujud.
BACA JUGA: BPOM Gerebek Lima Gudang Obat Ilegal
Mereka menilai, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek masih anteng-anteng saja.
"Kami heran dengan sikap pemerintah yang cuek dengan suara rakyat. MenPAN-RB tidak merespon sama sekali. Bahkan surat permohonan kami untuk audiensi tidak dijawab," kata Ketum Forbides PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Sabtu (3/9).
BACA JUGA: Ketua MPR Dorong Perguruan Tinggi Hasilkan SDM Berdaya Saing Global
Dengan tidak adanya respon MenPAN-RB ini, lanjutnya, menunjukkan pemerintah membiarkan bidan desa dijadikan ATM oknum pejabat Dinkes.
Lantaran setiap kali memperpanjang kontrak, bidan desa dimintakan dana jutaan rupiah.
BACA JUGA: Sstt...Pak Menteri Ini Sempat Dua Kali Diusir Paspampres
Sedangkan saat seleksi, lagi-lagi bidang desa dikenakan pungli.
"Kami hanya minta kejelasan status kami saja. Aturan main pemerintah sudah kami ikuti. Kenapa sekarang kami dicuekin, di mana hati nurani Pak MenPAN-RB," seru Lilik.
Ditambahkannya, jadwal pengumuman hasil tes CPNS dari bidan desa sudah dua kali diundur.
Jangan sampai pengumuman tertunda karena ada permainan pusat dan daerah. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Pilih Polisi Jadi KaBIN?
Redaktur : Tim Redaksi