Bidan PTT Minta Kejelasan Status

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cirebon Hj Endang Setianingsih SKM meminta 45 bidan PTT yang tersebar di 22 puskesmas di Kota Cirebon diperjelas nasibnya. “Mereka bekerja menyehatkan masyarakat. Di sisi lain nasib mereka tidak jelas,” ucapnya di hadapan Wali kota Drs Ano Sutrisno MM. Batas bidan PTT tiga kali periode (satu periode tiga tahun), lebih dari itu, mereka bekerja tanpa kejelasan. “Mau sampai kapan mereka akan menjadi PTT,” tanya Endang Setianingsih dengan isak haru.

Menanggapi hal itu, Ano Sutrisno menjelaskan berdasarkan data 45 bidan itu tidak terdaftar di BK-Diklat Kota Cirebon maupun Provinsi Jawa Barat. Satu sisi, pemkot butuh mereka. Pada sisi lain, pengangkatan CPNS masih dilarang. Ano mengajukan dua opsi solusi. Pertama, mengajukan 45 bidan itu sebagai pegawai Provinsi Jawa Barat yang ditempatkan di Kota Cirebon. Kedua, meskipun pemerintah tidak boleh mengangkat lagi honorer, Ano mengharapkan kekhususan bagi 45 bidan PTT. “Semoga ada solusi terbaik,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Eddy Sugiarto MKes mengatakan, bidan dan puskesmas menjadi satu kesatuan. Ke depan, akan ada optimalisasi dua hal tersebut. Dikatakan, sesuai dengan kebijakan visi Wali kota Ano, puskesmas harus menjadi garda terdepan sebelum pasien dirujuk di rumah sakit (RS). Bahkan, dinkes telah memiliki program optimalisasi agar di setiap puskesmas ada ruang rawat inap. Untuk itu, dinkes menyiapkan peningkatan sarana dan sumber daya manusia (SDM).

Keberadaan 45 bidan PTT itu, sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan pengalaman yang dimiliki, pemberdayaan mereka akan menghasilkan peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Diterangkan Eddy, visi RAMAH salah satunya peningkatan pelayanan kesehatan. “Optimalisasi puskesmas terus dilakukan. karena mereka pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat,” tukasnya.

Ketua Panitia Rakerkesda dr Hj Lucya Agung Susilawati MARS menambahkan, pembahasan dalam rakerkesda untuk sinkronisasi program bidang kesehatan dengan visi misi Wali kota Ano dalam upaya pembangunan sektor kesehatan. Yakni, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan angka harapan hidup, penanggulangan penyakit menular dan penyakit berbasis lingkungan secara komprehensif, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan masyarakat dengan mengunjungi rumah-rumah warga, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur kesehatan.

Lucya menerangkan, rakerkesda kali ini bertujuan untuk mengoordinasikan dinkes dengan  lintas sektor dalam percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan 2013-2018, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Tujuan khususnya, agar ada peningkatan komunikasi dan sinkronisasi kebijakan dan program prioritas pembangunan kesehatan 2013, dengan identifikasi permasalahan di setiap puskesmas terkait pelaksanaan  percepatan MDGs, SPM, Kota Sehat dan  SJSN.

Dengan rakerkesda, diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Kota Cirebon. Termasuk, lanjutnya, percepatan pencapaian target sasaran program pembangunan kesehatan. Juga, tersosialisasinya berbagai kebijakan baru di bidang kesehatan. “Kami membuat prioritas pembangunan kesehatan. Diselaraskan dengan kebijakan visi misi wali kota Cirebon sejak 2013-2018 nanti,” ucapnya. (ysf/adv)