jpnn.com - SURABAYA - Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran khusus sebagai bantuan untuk SMA dan SMK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Nilainya mencapai sebesar Rp 180 miliar. Namun, dana tersebut dikhawatirkan tidak dapat disalurkan kepada sekolah mulai awal tahun.
BACA JUGA: SMA/SMK Beralih ke Pemprov, SPP Minimal Rp 130 Ribu per Bulan
Sebab, APBD Jatim sudah digedok pada 10 November. Yang kini bisa dilakukan, menggagas bantuan personal pada siswa.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti menganologikan bantuan personal itu dengan pembiayaan pemkot untuk mahasiswa kurang mampu yang berkuliah di perguruan tinggi negeri.
BACA JUGA: Kemdikbud Minta Sekolah Aktifkan Lagi Piket Kebersihan
Saat ini program tersebut digarap Dinas Sosial Surabaya.
Hal itu bisa dilakukan. Sebab, aturan menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh menganggarkan dalam bentuk belanja langsung pada urusan yang bukan kewenangannya.
BACA JUGA: Mendikbud Minta Bank Penyalur PIP Aktif Bantu Siswa
Dengan demikian, bantuan hanya bisa diberikan melalui belanja tidak langsung pada bantuan personal, bukan ke sekolah.
''Jadi, yang dilakukan pemkot sekarang dengan menganggarkan Rp 180 miliar itu untuk berjaga-jaga,'' katanya.
Dia berharap, bagi siswa kurang mampu, dengan kondisi apa pun, harus tetap disiapkan bantuan.
Jadi, ada kejelasan atau kepastian bantuan bagi siswa kurang mampu di luar dana yang sudah dianggarkan.
''Pemerintah, baik pemprov maupun pemkot, bertugas menjamin pembiayaan untuk siswa kurang mampu terjamin,'' jelasnya.
Rumitnya pembiayaan bagi siswa SMA/SMK di Surabaya tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi bila pemkot dan pemprov mau duduk bersama.
Sebab, sejak jauh hari, kalangan DPRD Jatim sebenarnya sempat menggulirkan wacana agar ada semacam bantuan langsung ataupun hibah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK).
''Mekanisme itu (bantuan keuangan, Red) sah saja dilakukan,'' ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Agus Maimun.
Kendati belum pernah ada daerah yang melakukannya, menurut Agus, tidak ada aturan yang melarang pemkot membantu pemprov.
Mekanisme pembiayaan semacam itu sangat cocok diterapkan di Surabaya yang ingin SMA dan SMK tetap gratis.
''Di seluruh Indonesia memang belum pernah ada,'' jelas anggota komisi B tersebut.
Namun, ketika itu pemkot belum merespons karena masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komisi E DPRD Jatim Benjamin Kristianto menyatakan, apabila pemkot dan pemprov mau duduk bersama, SMA dan SMK bisa tetap gratis dengan mekanisme bantuan keuangan langsung.
''Memang tidak lazim bantuan dari tingkat dua (kabupaten/kota, Red) ke tingkat satu (provinsi, Red), tapi itu demi publik,'' ungkapnya.
Saat ini nilai bantuan dari APBN ke APBD Jatim untuk penyelenggaraan pendidikan menengah sudah ditetapkan dan dibagi rata ke seluruh daerah di Jatim. Termasuk untuk Surabaya.
Menurut Benjamin, Jatim tentu saja akan sangat menerima bantuan dari daerah dengan APBD yang kuat seperti Surabaya.
Bantuan tersebut nantinya kembali lagi ke Surabaya.
''Kalau bantuannya dari Surabaya, pasti akan kami salurkan ke SMA/SMK Surabaya, tidak mungkin dikasih daerah lain,'' tuturnya.
Jika sudah begini, kata Benjamin, bantuan tetap bisa diberikan.
Yakni, melalui berbagai program. Misalnya, bantuan buku, seragam, atau kegiatan lainnya.
Dia berharap Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Jatim segera bertemu agar mekanisme bantuan dapat dimasukkan peraturan gubernur (pergub) tentang penyelenggaraan pendidikan menengah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan berkomitmen menyiapkan program bantuan kepada siswa miskin (BKSM).
Dana yang sudah disiapkan mencapai Rp 60 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membantu siswa kurang mampu di Jawa Timur agar tetap bisa bersekolah.
Dana itu menurun daripada tahun lalu yang mencapai Rp 75 miliar.
Mantan Kepala Badan Diklat Jatim tersebut menjelaskan, anggaran tersebut menurun daripada tahun lalu karena jumlah siswa miskin juga berkurang.
Pada tahun lalu, jumlah siswa miskin di Jawa Timur mencapai 763.600 orang.
''Tahun ini jumlahnya menurun,'' katanya.
Para siswa yang kurang mampu tersebut akan diverifikasi. Misalnya, siswa pintar dari keluarga tidak mampu, orang tua tidak berpenghasilan, dan sebagainya. (tau/puj/c20/git/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolong Wakil Rakyat Segera Cari Solusi Sekolah Gratis
Redaktur : Tim Redaksi