MATARAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa saja merobohkan billboard milik perusahaan advertising yang membandel. Kewenangan sepenuhnya ada di tangan pemkot sebagai pemberi izin mendirikan reklame.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H Makbul Ma'shum terkait aturan estetika yang tidak diindahkan pihak perusahaan advertising. ”Kalau mereka membandel, tendakan tegas semacam itu bisa saja diambil,” kata Makbul seperti yang dilansir Lombok Post (Grup JPNN.com), Minggu (11/5).
Sebelumnya, Wakil Wali Kota H Mohan Roliskana kesal dengan banyaknya billboard yang membuat kesan kumuh. Ini lantaran pada saat tidak ada iklan komersial yang terpasang, pemiliknya membiarkan billboard kosong.
Ada yang hanya menggunakan kain putih sebagai penutup. Tidak sedikit pula yang membiarkan seng reklame apa adanya dan tidak tertutup. Padahal sesuai aturan, harus ada kalimat imbauan atau program pemerintah yang terpasang saat papan reklame kosong dari iklan.
Menurut Makbul, ada lebih dari 40 billboard yang tersebar di wilayah Kota Mataram. Dari jumlah itu, setengahnya belum mengindahkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Dinas Pertamanan sendiri, kata dia, sudah dua kali melayangkan teguran kepada pemiliknya untuk segera memenuhi kesepakatan yang telah diatur oleh pemerintah.
Sejumlah konsekuensi lain juga menanti perusahaan advertising yang membandel. Salah satunya, izin mereka tidak diperpanjang saat melakukan pengurusan.
Sejak pelimpahan wewenang diberikan pada BPMP2T, seluruh perizinan diurus secara satu atap oleh instansi tersebut. Dinas Pertamanan bisa saja memberikan data yang selama ini mereka miliki, mana-mana saja perusahaan advertising yang akan disanksi. ”Kalau itu sudah instruksi (merobohkan advertising, Red) pasti kami jalankan, sekarang mau koordinasi sama BPMP2T dulu,” pungkasnya. (cr-yuk)
BACA JUGA: Kasus PDAM Makassar Bisa Seret Tersangka Selain Ilham
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adik Kandung Bupati Tolitoli Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi