jpnn.com, BOGOR - Walikota Bogor Bima Arya menilai, jika benar ibu kota negara nantinya dipindah ke luar pulau Jawa, maka akan membawa dampak positif bagi Kota Bogor.
Sebab, selama ini terlalu banyak beban yang ditanggung Kota Bogor selama menjadi daerah penyangga Ibu Kota.
BACA JUGA: Menurut Anda, Layakkah Palangka Raya jadi Ibu Kota Negara?
“Kami Bogor diuntungkan, karena bebannya sudah cukup banyak. Jadi pertumbuhan penduduknya berkurang dan arus imigrasinya juga berkurang,” jelasnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group).
Menurut Bima, ada dua aspek yang menurutnya jelas-jelas membuat Kota Bogor untung jika lepas dari geografis yang bersebelahan dengan pusat pemerintahan.
BACA JUGA: Ibu Kota Pindah Palangka Raya, Orang Dayak Jangan Tersisih
Yakni, aspek ekonomi dan aspek politis. Aspek ekonomi tersebut kata dia, dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bogor.
“Jadi ada dua dimensi, pertama dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini tentu saja wilayah penyangga seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi bebannya otomatis akan berkurang,” ujarnya.
BACA JUGA: OSO: Kalian Pindah Kalimantan, Saya Beri Tanah
“Ibu kota negara mau bagaimanapun mempunyai muatan aspek politis. Aspek politis itu yang ditanggung daerah penyangga. Ketika bergeser ke luar jawa, saya kira daerah penyangga akan memiliki ruang, beban politiknya akan berkurang,” papar Bima.
Namun, ada yang lebih penting dari keduanya. Yakni realisasi perpindahan yang diwacanakan. Wacana tersebut hingga kini tak kunjung direalisasikan. Padahal, menurutnya proses perpindahannya pun akan memakan waktu lama.
“Saya kira yang penting harus segera diputuskan jangan hanya sekadar jadi wacana. Tapi segera diputuskan di titik mana. Karena memang prosesnya lama pasti. Tidak sebentar, bisa lima sampai sepuluh tahun,” tandasnya.
Di tempat terpisah Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota adalah kebijakan pemerintah pusat dan itu baru wacana. Ia mengira tidak dalam kapasitas untuk mengomentari hal tersebut.
Namun menurutnya dipindahkan kemanapun ibu kota, Kabupaten Bogor tetap saja berbatasan dengan DKI Jakarta. “DKI Jakartanya ini kan perkembangannya sangat luar biasa. Kita harus mampu menjadi penyangga,” tegasnya.
Penyangga yang dimaksud kata Nurhayanti bukan sekadar penyangga. Tetapi bagaimana perencanaan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat terintegrasi.
Meski pemerintah pusat dimanapun, pembangunan Kabupaten Bogor akan tetap berjalan. “Waduk Ciawi tetap jalan. Sekarang alhamdulilah berjalan lagi, kemarin kan terpotong hari raya,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menambahkan jika ibukota dipindahkan maka Jakarta akan fokus menjadi pusat bisnis.
Hanya pusat pemerintahannya saja yang berpindah, tetapi perputaran ekonomi masih tetap berlangsung.
“Kalau pemerintahan berurusan dengan administrasi, jadi tetap saja perputaran uangnya di Jakarta,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (9/7).
Syarifah juga menerangkan jika berkaca pada negara yang pernah melakukan perpindahan ibu kota negara dengan pusat bisnisnya seperti Australia dan Malaysia, itu tidak ada masalah.
Seperti pada saat Australia memindahkan ibu kota dari Sydney ke Canberra. Akhirnya saat ini pusat pemerintahannya di Canberra dan Sidney tetap menjadi pusat bisnis.
“Sama halnya dengan Malaysia yang memindahkan ibu kota Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnisnya. Jadi tidak ada masalah,” tandasnya. (rp1/rp2/d)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Djarot Bilang Begini...
Redaktur & Reporter : Soetomo