jpnn.com, PALANGKA RAYA - Pemerintah pusat belum memastikan ibu kota negara bakal dipindah dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalteng.
Kajian masih dilakukan untuk mencari wilayah mana yang dianggap pas jadi lokasi pusat pemerintahan.
BACA JUGA: OSO: Kalian Pindah Kalimantan, Saya Beri Tanah
Namun Kalteng tetap menjadi kandidat utama. Selain itu, aspek historis yakni adanya keinginan Presiden pertama Indonesia Soekarno, juga ada pertimbangan lain yang harus dilihat pusat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kalteng H Abdul Razak, aspek lain yang dimaksud adalah wilayah Palangka Raya yang berada di tengah dan masih banyak lahan kosong yang dapat disediakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai ibu kota pemerintahan.
BACA JUGA: Ibu Kota RI Mau Dipindah dari DKI? Ini Respons Gubernur Djarot
“ Tanah di sini juga tidak mahal seperti di daerah lain. Kita menyambut baik keinginan itu, tetapi perencanaannya harus matang. Dalam hal Ini Bappenas yang melakukan kajian-kajian tersebut,” tutur Abdul Razak di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (7/7).
Menurut politikus senior Gokar ini, kalau nantinya hasil kajian memutuskan Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan, Kalteng harus siap dan membantu agar perpindahan tersebut berjalan dengan baik. Tidak cukup hanya menyatakan siap saja, sebab perpindahan tersebut tidaklah mudah.
BACA JUGA: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Djarot Bilang Begini...
“Kontroversi perpindahan pasti ada. Namun, jika mengukur untuk kepentingan lebih luas menyangkut ibu kota negara, sebagai bagian NKRI, harus menerima ini walau ada yang merasa kepentingannya terganggu,” ujarnya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD Kalteng Nataliasi mengatakan, dirinya menyambut baik rencana perpindahan ibu kota ke Kalteng.
Namun dirinya mengharapkan, jangan lahan dan infrastrukturnya saja yang disiapkan untuk perpindahan.
Orang Dayak yang merupakan penduduk asli harus juga dipersiapkan, jangan sampai penduduk asli terpinggirkan.
“Dengan wacana perpindahan itu bagus untuk perkembangan Kalteng, karena luas wilayah kita juga mendukung. Selain itu, rencana tersebut juga untuk pemerataan pembangunan. Harapannya sebagai orang asli Kalteng, bukan membuat masyarakat Dayak menjadi penonton saja,” terang politikus wanita ini.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus mensosialisasikan rencana tersebut, agar masyarakat bisa bersiap-siap lebih dini.
“SDM yang mumpuni itu sangat penting. Agar siap dengan segala bentuk jika jadi dipindah ke Kalteng. Jangan diartikan terlibat di sini itu masyarakat menjual tanahnya dan pindah ke pinggiran. Masyarakat asli Kalteng harus berada di tengah-tengah,” tegasnya. (uni/c3/bud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak Nih, Omongan Menteri Sofyan Djalil soal Pemindahan Ibu Kota
Redaktur & Reporter : Soetomo