jpnn.com, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) membantah melakukan penyuapan terhadap sejumlah organisasi ekstra kampus dengan tujuan agar mereka tidak mengritik pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Bantahan disampaikan Jubir Kepala BIN Wawan Hari Purwanto menjawab permintaan klarifikasi dari mantan Anggota DPR Joko Edy Abdurrahman melalui akun twitter-nya bahwa Kepala BIN menyuap beberapa Organisasi Ekstra Kampus (PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing-masing mendapat Rp 200 juta per bulan, Ketua PB mendapat Rp 20 juta per bulan.
BACA JUGA: Jadi Guide Ilegal di Bali, WN Tiongkok Mengaku Anggota BIN
Kabarnya Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi.
"Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," kata Wawan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (20/11).
BACA JUGA: Jubir FPI Tuding BIN Sewa Rumah untuk Pantau Habib Rizieq
Dia menyatakan bahwa BIN tidak melarang siapa pun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi.
"Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang," jelas Wawan.
BACA JUGA: Respons BIN soal Kabar Habib Rizieq Dicegah Arab Saudi
Dia melanjutkan, munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapa pun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU.
"Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE," tutur Wawan.
Selain itu, berbagai deklarasi terjadi di berbagai daerah merupakan tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung capres-cawapres masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.
"BIN membebaskan seluruh ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU. Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoaks," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Minta Aparat Cermati Manuver Politik Pemicu Bentrok
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam