MAKASSAR - Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar terus mendorong terciptanya profesionalisme birokrasi. Itulah salah satu rekomendasi dari hasil Rapat Kerja (Raker) LAN Makassar yang digelar di Hotel Sahid.
Kepala PKPPA LAN Makassar, Muhammad Idris di sela-sela arena raker mengungkapkan, sebagai lembaga negara, LAN terus mendorong mendorong terciptanya profesionalisme birokrasi di daerah. Selama ini harus diakui birokrasi yang buruk justru menghambat lajunya pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Kami ingin memperkuat kapasity building organisasi LAN dalam lima nilai yang mesti dijabarkan yakni integritas, komitmen, profesionalisme, inovatif, dan peduli. Lima nilai ini kalau dijabarkan di tingkat birokrasi akan membawa dampak luar biasa. Kami memiliki rumusannya," kata Idris.
PKPPA LAN Makassar sudah empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), termasuk tahun 2011 lalu. Idris mengatakan, pihaknya ingin berbagi kiat dengan lembaga dan birokrasi pemerintahan di Sulsel.
"Inti untuk meraih WTP itu mudah. Kuncinya perencanaan harus sejalan dengan realisasi. Jangan ada penyimpangan dari perencanaan. Kedua, manajemen pelaporan. Berikutnya akuntabilitas. Perincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) harus jelas dan tidak boleh ada penyimpangan," ungkapnya.
LAN-RI berhasil mengefesiensi dana negara dari total Rp180 miliar. Berhasil mengembalikan dana negara Rp28 miliar berupa efesiensi dari berbagai proyek. Dari prestasi tersebut LAN mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan.
Penyerapan anggaran PKPPA LAN juga kata Idris salah satu yang terbaik di matan Kementerian Keuangan. Model penyerapan konstan dari empat triwulan. Tidak seperti unit kerja di birokrasi pemerintahan Pemprov atau Pemkot, nanti di triwulan III digenjot agar mendapat tingkat realisasi yang tinggi.
Terkait dengan kinerja pemerinatah Sulsel, Idris menyatakan, harusnya prestasi 105 penghargaan yang diraih pemerintah Sulsel memberi dampak dan efek dimasyarakat. "Unit kerja harus membuat manajemen korektif. Semua SKPD harus memiliki ukuran tingkat kepuasaan masyarakat. Bukan sekadar penilaian kerja. Tapi, hasil kerja itu yang mesti diukur seberapa besar manfaatnya," jelasnya. (aci/pap)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Base Camp PT Inco Dibakar
Redaktur : Tim Redaksi