jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi optimistis Indonesia akan kebanjiran duit bila rencana pembentukan Sovereign Wealt Fund (SWF), bisa cepat terwujud.
Pengaturan SWF (semacam badan pengelola dana investasi milik negara-red), menurutnya sedang dipersiapkan pemerintah dalam RUU Omnibus Law yang sedang difinalisasi dan segera diserahkan ke DPR.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jokowi Sebut Nama Sandiaga Uno Hingga Janji DPR untuk Honorer K2
"Yang menyangkut sektor keuangan kita akan punya aturan mengenai Sovereign Wealt Fund (SWF). Begitu ini keluar, saya tadi sudah bisik-bisk ke ketua OJK dan Gubernur BI, begitu aturan SWF keluar akan ada inflow minimal USD 20 miliar," ucap Jokowi.
Hal itu diungkapkannya saat berbicara di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2020, di the Ritz Carlton Pasific Place Sudirman, Jakarta, Kamis (16/1).
BACA JUGA: Pengamat Ekonomi: Kasus Jiwasraya Bukti Pengawasan OJK Lemah
"Juga ada lembaga-lembaga yang akan masuk. Enggak usah saya sebutkan. Dan angin ini akan lebih besar lagi apabila pasal-pasal yang kita ajukan ke DPR disetujui sehingga pergerakan ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi juga menyinggung bahwa RUU Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, penting segera ditetapkan karena negara ini punya persoalan yang bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, yakni masalah defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
BACA JUGA: BI Sebut Kinerja Industri Pengolahan Melambat pada Kuartal IV 2019
Masalah fundamental itu, katanya, antara lain disebabkan banyaknya peraturan yang menghambat gerakan pemerintah untuk merespons perubahan dunia. Mulai undang-undang, peraturan pemerintah, hingga aturan di tingkat daerah.
"Ini ruwet. Sebab itu maksimal minggu depan kita akan mengajukan ke DPR yang namanya omnibus law. Ada 79 UU yang akan kita revisi sekaligus, yang di dalamnya ada 1.244 pasal yang ingin direvisi," jelas suami Iriana itu.
Jokowi akan sangat mengapresiasi bila DPR RI bisa bergerak dengan cepat menyelesaikan RUU Omnibus Law tersebut. Sebab, perubahan dunia yang memengaruhi perekonomian nasional perlu direspons. Sedangkan aturan yang ada tidak fleksibel.
"Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari. Tidak hanya saya, tetapi saya kira bapak ibu dan saudara-saudara semua juga acungkan jempol jika itu bisa diselesaikan dalam 100 hari," tandasnya. (fat/jpnn)
VIDEO: Progres Pembangunan Ibu Kota Baru
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam