BJ Habibie Dihina, Malaysia Harus Beri Klarifikasi

Selasa, 11 Desember 2012 – 19:12 WIB
JAKARTA - Anggota DPR Komisi II Abdul Malik Haramain memprotes tulisan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin yang dianggap telah menghina Presiden Ketiga Indonesia BJ Habibie. Menurutnya, tulisan itu sama saja menghina bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Abdul Malik Haramain yang juga ketua DPP PKB mengatakan Malaysia sebaiknya tidak usah banyak berkomentar tentang Indonesia. Sebab, hanya membuat hubungan bilateral kedua negara serumpun ini menjadi tidak harmonis.

"Malaysia sebaiknya diam, jangan ngomong apapun tentang Indonesia. Tidak ada guna Malaysia berkomentar," kata Malik kepada JPNN, Selasa (11/12), di gedung parlemen, di Jakarta.

Seperti diketahui, BJ Habibie dihina mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin. Dalam tulisannya yang dimuat di surat kabar Utusan Malaysia Zainudin menyebut bahwa Habibie adalah pengkhianat bangsa.

Salah satu kesalahan Habibie menurut Zainudin adalah telah melepas Timor Timur dari Wilayah Indonesia pada 1999 silam. "Beliau mengakhiri jawatan dalam kehinaan setelah menjadi presiden sejak 20 Oktober 1999," tulis Zainudin.

Dalam tulisan berjudul "Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim", Zainudin memang mengkritik keduanya. Zainudin menuduh Habibie menjadi gunting dalam lipatan dalam pemerintahan Presiden Indonesia Soeharto. Hal tersebut sama dengan apa yang dilakukan Anwar terhadap pemerintah Mahathir Mohammad.

Malik sangat menyesalkan komentar Zainudin yang dianggap tidak profesional.
Kata dia, pernyataan sang mantan Menteri Penerangan itu sama saja tidak menghormati hubungan baik Indonesia-Malaysia. "Sebaiknya pihak Malaysia mencabut statemen itu agar tidak terjadi ketegangan hubungan," ungkap Malik.

Mantan Sekjen GP Ansor itu mendesak supaya pemerintah lebih tegas dan mau bersikap ketika ada masalah dengan Malaysia. Menurutnya, respon yang diberikan pemerintah Indonesia jangan asal-asalan saja.

Malik mengatakan, Habibie merupakan mantan pemimpin Indonesia yang harus dihormati. "Warga negara sendiri saja harus menghormati apalagi warga luar negeri," katanya.

Malik menyatakan supaya Kedutaan Besar RI di Malaysia meminta klarifikasi tentang statemen mantan Menteri Penerangan Malaysia itu. "Harus ditanya kenapa sih statemen itu muncul dan apa motifnya. Disitu bisa kelihatan dan jika penjelasan itu tidak memuaskan, saya kira kita bisa melakukan sikap berikutnya," pungkas Malik. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Kiai Dukung Mahfud MD Jadi Capres

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler