JAKARTA - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Ansory Siregar mengatakan, pihaknya sudah kehabisan cara untuk mengatasi anggota dewan yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna.
Ansory menilai, absensi dengan menggunakan finger print (sidik jari) belum bisa mengatasi persoalan absensi anggota dewan. "Finger print tidak signifikan. Karena mereka kembali mengulangi lagi," ujar Ansory dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (18/5).
Selain itu ada masukan untuk memberikan denda kepada anggota dewan yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna tanpa memberikan keterangan. "Misalnya satu kali tidak hadir tanpa ada izin didenda satu juta atau lima juta rupiah bahkan bisa lebih besar lagi," ucap Ansory.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengaku tidak sepakat jika anggota dewan yang tidak ikut Rapat Paripurna hanya diberikan sanksi administratif.
Ray lebih setuju BK mengumumkan saja tingkat kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna. "Dengan pengumuman lebih efektif. Efek elektoral muncul. Untuk mencounter, mereka yang tidak hadir akan memberikan penjelasan kenapa tidak hadir," ucap dia.
Penjelasan itu sambung Ray, bisa disampaikan anggota dewan dengan menggunakan buku kualitas. "Anggota dewan buat buku kualitas. Isinya berapa kali dia ikut rapat dan apa pemikiran yang disampaikannya," tuturnya.
Namun demikian dengan membuka absensi anggota dewan dapat juga bisa memberikan dampak negatif. Hal itu bisa dijadikan sebagai permainan oleh pihak-pihak tertentu. "BK harus ada formula supaya ini tidak jadi permainan untuk menyerang kelompok politik tertentu," pungkasnya. (gil/jpnn)
Ansory menilai, absensi dengan menggunakan finger print (sidik jari) belum bisa mengatasi persoalan absensi anggota dewan. "Finger print tidak signifikan. Karena mereka kembali mengulangi lagi," ujar Ansory dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (18/5).
Selain itu ada masukan untuk memberikan denda kepada anggota dewan yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna tanpa memberikan keterangan. "Misalnya satu kali tidak hadir tanpa ada izin didenda satu juta atau lima juta rupiah bahkan bisa lebih besar lagi," ucap Ansory.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengaku tidak sepakat jika anggota dewan yang tidak ikut Rapat Paripurna hanya diberikan sanksi administratif.
Ray lebih setuju BK mengumumkan saja tingkat kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna. "Dengan pengumuman lebih efektif. Efek elektoral muncul. Untuk mencounter, mereka yang tidak hadir akan memberikan penjelasan kenapa tidak hadir," ucap dia.
Penjelasan itu sambung Ray, bisa disampaikan anggota dewan dengan menggunakan buku kualitas. "Anggota dewan buat buku kualitas. Isinya berapa kali dia ikut rapat dan apa pemikiran yang disampaikannya," tuturnya.
Namun demikian dengan membuka absensi anggota dewan dapat juga bisa memberikan dampak negatif. Hal itu bisa dijadikan sebagai permainan oleh pihak-pihak tertentu. "BK harus ada formula supaya ini tidak jadi permainan untuk menyerang kelompok politik tertentu," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bekas Tapol Minta Diperlakukan Khusus KPU
Redaktur : Tim Redaksi