KENDARI - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya merubah perilaku malas oknum anggota dewan yang jarang masuk kantor ataupun mengikuti rapat. Mulai dari memberikan surat teguran, hingga menyurati pimpinan fraksi bahkan hingga ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang bersangkutan.
Sayangnya, hingga kini tak ada efek positif yang muncul. Sanksi yang berikan pada para wakil rakyat malas itu dianggap sarat kelemahan, sehingga dengan mudah disiasati untuk lolos dari hukuman pemberhentian.
Untuk memberikan rasa jera, BK DPRD Sultra bersama Sekretariat Dewan tengah merumuskan aturan mengenai sanksi bagi anggota dewan yang daftar kehadirannya dianggap kurang. Ketua BK DPRD Sultra, Yusran Silondae menjelaskan, bila merujuk pada sanksi yang tercantum dalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 maka untuk merubah perilaku anggota dewan malas, masih sangat sulit. Sebab penjelasan dalam pasal-pasal sanksi yang dikenakan banyak kelemahan. BK sendiri tidak bisa menjatuhkan hukuman yang lebih tegas, sebab aturannya seperti itu.
Untuk mengubah kebiasaan itu, mantan Wagub Sultra tersebut mengaku sedang mengkaji mekanisme aturan yang lebih tegas dengan tidak "menabrak" perundang-undangan yang telah ada. Sanksinya bisa penundaan penerimaan gaji atau surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Bila masih diingkari, konsekwensinya sesuai poin-poin yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut harus dilaksanakan. Nantinya, item pemberhentian anggota dewan dapat dimasukkan dalam surat penyataan tersebut.
"Tapi sebelum dirumuskan, perlu ada kesepakatan terlebih dahulu baik di dewan maupun internal fraksi anggota bernaung. Sebab bisa saja ada yang keberatan," gagas legislator PPP itu seperti dilansir KENDARI POS (JPNN Group), Kamis (17/1).
Respon baik atas ide tersebut pun disambut Wakil Ketua DPRD Sultra, La Pili. Ia mengaku sangat mendukung langkah yang akan diambil BK. "Justru langkah seperti itu yang kita harapkan agar BK bisa bekerja sebagaimana mestinya dan jangan ragu memberi tindakan tegas," ketus senator asal partai Keadilan Sejahtera tersebut. (p1)
Sayangnya, hingga kini tak ada efek positif yang muncul. Sanksi yang berikan pada para wakil rakyat malas itu dianggap sarat kelemahan, sehingga dengan mudah disiasati untuk lolos dari hukuman pemberhentian.
Untuk memberikan rasa jera, BK DPRD Sultra bersama Sekretariat Dewan tengah merumuskan aturan mengenai sanksi bagi anggota dewan yang daftar kehadirannya dianggap kurang. Ketua BK DPRD Sultra, Yusran Silondae menjelaskan, bila merujuk pada sanksi yang tercantum dalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 maka untuk merubah perilaku anggota dewan malas, masih sangat sulit. Sebab penjelasan dalam pasal-pasal sanksi yang dikenakan banyak kelemahan. BK sendiri tidak bisa menjatuhkan hukuman yang lebih tegas, sebab aturannya seperti itu.
Untuk mengubah kebiasaan itu, mantan Wagub Sultra tersebut mengaku sedang mengkaji mekanisme aturan yang lebih tegas dengan tidak "menabrak" perundang-undangan yang telah ada. Sanksinya bisa penundaan penerimaan gaji atau surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Bila masih diingkari, konsekwensinya sesuai poin-poin yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut harus dilaksanakan. Nantinya, item pemberhentian anggota dewan dapat dimasukkan dalam surat penyataan tersebut.
"Tapi sebelum dirumuskan, perlu ada kesepakatan terlebih dahulu baik di dewan maupun internal fraksi anggota bernaung. Sebab bisa saja ada yang keberatan," gagas legislator PPP itu seperti dilansir KENDARI POS (JPNN Group), Kamis (17/1).
Respon baik atas ide tersebut pun disambut Wakil Ketua DPRD Sultra, La Pili. Ia mengaku sangat mendukung langkah yang akan diambil BK. "Justru langkah seperti itu yang kita harapkan agar BK bisa bekerja sebagaimana mestinya dan jangan ragu memberi tindakan tegas," ketus senator asal partai Keadilan Sejahtera tersebut. (p1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banda Aceh Paling Rawan Bencana
Redaktur : Tim Redaksi