JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa menegaskan bahwa sudah seharusnya absen sidik jari (finger print) di lingkungan DPR diaplikasikan. Ia memberikan apresiasi atas usaha DPR yang serius untuk mengadakan finger print tersebut.
Menurut Prakosa, BK memang memerlukan finger print sebagai upaya menekan kemalasan anggota DPR. "Ya ini harus diaplikasikan," ujar Prakosa dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (15/8).
Mantan Menteri Pertanian itu menambahkan, sesuai dengan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) maka amanat untuk mengawasi absensi anggota DPR memang harus direalisasikan. Prakosa menyatakan, jika nantinya alat tersebut sudah ada maka BK akan secepatnya merealisasikannya ke masing-masing fraksi.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan sudah adanya kesepakatan tentang absensi sidik jari dalam ruang paripurna DPR sebagaimana permintaan BK DPR. Kata Pramono, kini sudah ada pemenang tendernya dan paling lama Desember 2012 absensi sidik jari sudah direalisasikan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspadai Cagub yang Ditunggangi Pelanggar HAM
Redaktur : Tim Redaksi