"Jadi intinya, karena itu menyangkut kode etik kami tidak bisa sampaikan inisial," kata Ketua BK, M. Prakosa, dalam keterangan persnya, usai pertemuan dengan Menteri BUMN, Senin (5/11).
Sebelumnya, Dahlan Iskan menyampaikan dua nama dari tiga peristiwa dugaan pemerasan. Satu BUMN diduga diperas satu orang, dan dua BUMN diduga diperas satu orang lainnya. Namun, saat ditanya apa nama BUMN-nya, Prakosa juga mengunci rapat.
Yang jelas, Prakosa menyatakan, BK sudah meminta keterangan Dahlan, soal adanya tudingan kepada oknum DPR yang meminta upeti kepada BUMN.
"Kami tanyakan kepada Dahlan Iskan, karena sering disebut di kantong beliau 10 nama DPR yang diduga kerap meminta upeti kepada sejumlah BUMN. Kami tanyakan siapa saja, beliau (Dahlan) jawab dua nama. Dua nama ini karena ada laporan direksi bumn terkait. Ada tiga direksi BUMN (yang melaporkan)," ujar Prakosa.
Politisi PDI Perjuangan, itu menambahkan, langkah BK berikutnya akan meminta keterangan kepada tiga Direksi BUMN tersebut, termasuk bukti-buktinya. "Karena beliau (Dahlan) sebut ada bukti yang bisa disampaikan Direksi BUMN," ujarnya.
Oleh karenanya, Prakosa menyatakan, setelah reses BK akan meminta keterangan Direksi BUMN dan teliti keterlibtaan dua oknum anggota DPR itu. "Tiga BUMN disebutkan. Ada tiga BUMN, nanti pada saatnya kita sampaikan," ungkapnya.
"Jadi intinya, karena itu sangkut kode etik, kami tidak bisa sampaikan inisial. Tapi, ini tentunya akan kita tindkalanjuti serius dan sungguh-sungguh, untuk juga berupaya membersihkan lembaga kita dari anggota bermasalah," timpal Prakosa.
Lebih jauh dia menyatakan, dari tiga BUMN itu sudah ada satu diantaranya yang bisa ditindaklanjuti. "Karena telah terjadi sesuatu yang kita nilai layak untuk ditindaklanjuti," kata Prakosa. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bisa Jadi Dua Nama Hanya Tukang Eksekusi
Redaktur : Tim Redaksi