DUMAI – Badan Kegawaian Daerah (BKD) Dumai tidak transparan dalam penerimaan honorer. Terbukti dengan banyaknya honorer yang sudah bekerja dilingkungan Pemko Dumai yang tidak masuk proses verifikasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Selasa (3/4) kemarin, puluhan honorer kembali mendatangi kantor DPRD Dumai. Mereka bertemu dengan Komisi I DPRD Dumai untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut pegawai honorer Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dumai tidak transparan soal penerimaan honorer kategori I yang ada di Dumai.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui internet, diinformasikan hanya 13 orang yang lulus dari 143 tenaga honorer yang ikut verifikasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Padahal kata mereka, di Kabupaten lain seperti Bengkalis, 400 honorer yang ambil bagian dalam proses verifikasi dinyatakan lolos seluruhnya.
“Mengapa hanya 13 orang yang lulus dari 143 orang. Apa yang membuat kami berbeda dari orang-orang itu. Ini menimbulkan kecurigaan kalau BKD tidak transparan,” kata Adrian, salah seorang pegawai honorer.
“Kami sudah beberapa kali mendatangi kantor BKD Dumai, namun hingga saat ini tidak ada kepastian dan kejelasan apakah SPM, SP2D dan DASK kami dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan salah satu syarat lolos verifikasi masih dipegang oleh Dinas terkait,” ungkap Rumsina.
Beberapa perwakilan tenaga honorer yang beberapa waktu lalu sempat mencari berkasnya sendiri di kantor Walikota Dumai namun tidak satupun didapati. “Sudah kami cari berkasnya sampai jam 1 malam di kantor walikota, tapi berkasnya tidak ada. Kalau begini kemana lagi kami mau mencarinya pak,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPRD Dumai, Jhon Fikar yang menemui para honorer berjanji akan menindaklanjuti aspirasi honorer tersebut. Pihaknya akan berupaya untuk menyelesaikan kasus ini sebelum proses verifikasi dinyatakan usai.
“Masih ada waktu untuk diperjelas. Sebab jika proses verifikasi ini selesai sementara berkasnya tidak lengkap otomatis tenaga honorer yang telah masuk dalam kategori I gagal menjadi CPNS,” kata Jhon.
Jhon Fikar mengaku sudah bertemu dengan Kepala BKD Dumai, Sepranef. Namun waktu itu ia mengaku belum menerima hasil verifikasi dari Menpan. “Belum ada penjelasan detail yang didapat dari BKD. Namun, pihak BKD Dumai telah menerima surat udangan BKD Provinsi, kemungkinan agendanya penyampain hasil verifikasi Menpan tersebut," ujarnya.
Ketua Komisi III Agus Purwanto bersama Komisi I juga berjanji akan segera ke Jakarta untuk mempertanyakan langsung hal ini ke Menpan dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Kita dapatkan informasi yang lengkap di Menpan," tuturnya.(afr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Langka, Premium Dijual Rp16 Ribu per Liter
Redaktur : Tim Redaksi