BKI Raih 2 Penghargaan di Ajang BUMN Business Forum 2024

Senin, 07 Oktober 2024 – 14:40 WIB
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei meraih penghargaan dalam acara BUMN Business Forum 2024, yang digelar di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis (3/10).

Kali ini, forum bisnis BUMN mengangkat tema Peran BUMN dalam Mengawal Agenda Pembangunan Nasional, menyoroti kontribusi penting BUMN dalam mendorong perekonomian Indonesia.

BACA JUGA: Transformasi Menuju Keunggulan Bisnis Berkelanjutan, BKI Gelar Rapat Kerja 2024

BKI menerima dua penghargaan, yakni The Most Profitable Non-Bank State-Owned Enterprise dan The Best State-Owned Enterprise yang diberikan langsung oleh Slamet Edy Purnomo, selaku Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Slamet Edy mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mencapai target produktivitas dan daya saing pada periode 2025-2029.

BACA JUGA: Minat Investor Crypto Meningkat, PINTU Perkuat Edukasi di UNAIR

"Ada beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan seiring dengan strategi transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN," katanya.

Dia menambahkan tantangan ini harus menjadi perhatian serius, terutama dalam upaya meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara yang ditargetkan pada 2030.

BACA JUGA: Petani Tembakau Mendesak Kemenkes Batalkan Rancangan Permenkes & Revisi PP 28/2024

"Pemerintah memiliki peran vital dalam menstandarkan kualitas dan kinerja BUMN agar mampu bersaing di tingkat global," bebernya.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong penguatan tata kelola BUMN.

Salah satunya dengan melibatkan pendampingan BPKP ketika perusahaan pelat merah akan melakukan aksi korporasi atau investasi

Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan BPKB melakukan fungsi pengawasan dan supervisi bagi BUMN dan Kementerian BUMN.

Sementara, untuk Kementerian BUMN, BPKP sering memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan, peraturan-peraturan dalam mengawasi, memonitor dan memastikan tata keloka, risk dan compliance.

"BPKP memastikan bahwa BUMN harus bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasinya," katanya.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler