BKPM Harus Waspadai Masalah Keuangan CLFD

Kamis, 06 Desember 2018 – 15:38 WIB
BKPM. Foto: BKPM

jpnn.com - Induk perusahaan pengembang properti dan kawasan industri asal Tiongkok, China Fortune Land Development (CFLD) saat ini dikabarkan mengalami masalah keuangan yang dapat membuat proyek-proyek mereka di berbagai negara terhenti. Termasuk di Indonesia. Sebagai langkah antisipasi, BKPM perlu memanggil perwakilan CFLD.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi terhadap goncangan keuangan yang dialami induk perusahaan CFLD di Tiongkok. Apalagi, stagnansi sudah terjadi pada proyek CFLD di Mesir dan India.

BACA JUGA: Pemerintah Jamin Keamanan Berinvestasi

Menurut Uchok, pemerintah Indonesia harus meminta CFLD memastikan investasinya di Indonesia tidak terganggu dan berujung pada mandeknya proyek dan pemutusan hubungan kerja.

“Jangan sampai proyek investasinya mandek dan berakibat negatif bagi Indonesia. Apalagi sampai terjadi PHK. Ini tantangan bagi pemerintah, harus memanggil CFLD untuk memberikan keterangan mengenai indikasi masalah keuangannya dan meminta jaminan investasinya tidak terganggu,” ucap Uchok kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/12).

BACA JUGA: Realisasi Investasi Tembus Rp 185 Triliun

Di Indonesia, CFLD memiliki dua proyek utama yang telah digarap sejak 2016. Proyek di wilayah Tangerang dan Karawang itu memiliki nilai total komitmen investasi sebesar Rp 19 triliun hingga 2020.

"Jika terjadi stagnansi, atau bahkan penutupan kantor CFLD seperti terjadi di beberapa negara seperti di Amerika, makan tentunya komitmen investasi mereka di Indonesia juga terancan akan tidak terealisasi," ujar Uchok.

BACA JUGA: BKPM Pede Target Investasi Rp 765 Triliun Tercapai

Di Tangerang, CFLD mengembangkan Lavon Swancity sebagai proyek residensial. Sedangkan di Karawang, CFLD mengembangkan proyek kawasan industri dengan nama Karawang New Industry City.

Data terbaru dari BKPM memang mencatat total realisasi investasi Tiongkok di Indonesia mengalami penurunan. Melansir data BKPM, realisasi investasi Tiongkok pada periode Januari-September 2017 mencapai USD 2,7 miliar. Namun pada periode yang sama tahun ini realisasinya hanya mencapai USD 1,8 miliar atau turun 33,33 persen.

Sebelumnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba P Hutapea menjelaskan lambatnya realisasi Tiongkok ini dikarenakan masih berlangsungnya perang dagang antara negara terbesar di Asia itu dengan Amerika Serikat.

"Ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan realisasi investasi kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama 2018. Gejolak rupiah dan perang dagang AS-China telah berdampak pada perlambatan laju investasi,” jelas Tamba

Saat dimintai konfirmasi, Associate Director Industrial Development and Promotion CFLD, Shirley T Putri belum memberikan jawaban.

Indikasi masalah keuangan Induk perusahaan CFLD di Tiongkok dilaporkan Reuters terjadi sejak awal Februari 2018 bertepatan dengan merosotnya indeks pasar sektor industri properti Negeri Panda. Harga saham CFLD di bursa Shanghai mengalami penurunan signifikan dari RMB 45,93 per lembar saham di bulan Februari 2019 menjadi RMB 14,42 per lembar saham pada bulan November 2018.

Pada Juli 2018, Reuters memberitakan CFLD menjual 19,7 persen saham kepada Ping An Insurance Group untuk memperoleh dana segar guna pengembangan berbagai proyek investasi propertinya. Termasuk proyek di luar negeri. Ping An Insurance Group akhirnya setuju menggelontorkan USD 2 milyar.

Namun, dana segar dari Ping An Insurance Group belum terbukti mampu membantu CFLD untuk merealisasi sejumlah proyek propertinya di berbagai negara. Masih di Juli 2018, Pemerintah Daerah Haryana di India mengabarkan ketidakjelasan kelanjutan proyek yang digadang-gadang oleh CFLD. Padahal mereka telah menandatangani kesepakan dengan CFLD untuk proyek pengembangan kota mandiri dan kawasan industri berskala besar pada 2016 lalu.

Stagnansi serupa juga terjadi terhadap proyek CFLD di Mesir yang hingga saat ini belum berjalan. Padahal, Memorandum of Understanding (MoU) antara CFLD dengan pemerintah Mesir telah disbuat sejak tahun 2016.

Diketahui dari berbagai sumber bahwa belum lama ini CFLD melakukan penutupan kantor perwakilannya pemutusan hubungan kerja seluruh karyawan-karyawannya di Amerika, Brunei, Filipina, Mesir, India, Jepang, dan di sejumlah negara Eropa. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Dorong Pelaku Bisnis Digital Terbuka soal Asal Dana


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler