jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana meminta pemerintah memberi perhatian khusus terhadap tingginya angka kemiskinan dan gizi buruk di Madura.
Hal itu disampaikan legislator Fraksi Partai Demokrat itu dalam forum BKSAP DAY di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur. Kunjungan itu bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sebut Pembangunan Infrastruktur Belum Mampu Mengurai Kemiskinan
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," ujar Putu melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (30/6).
Putu menyebut Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi anggaran yang sangat minim untuk penanganan stunting, yakni Rp 245 juta.
BACA JUGA: Yenny Wahid Figur Bacawapres Alternatif, Cocok dengan Anies atau Ganjar?
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali (alokasinya, red)," ucapnya.
Legislator asal Bali itu menjelaskan peran parlemen dalam tiga fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah pusat, daerah, dan segenap pemangku kepentingan.
BACA JUGA: Cerita Yusuf Mansur Soal Pertemuan Anies dan Ganjar di Makkah: Begitu Damai
Sinergi itu dalam rangka memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran, menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.
“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” tuturnya.
Untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, lanjut Putu, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," ujarnya.
Dalam kunjungan ke Universitas Trunojoyo Madura yang akan menjadi world class university, Putu mengaku mendapatkan banyak masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Putu menyebut DPR perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Rektor UTM Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat wilayah itu kaya dengans potensi alam, sekaligus meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri.
“Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional," kata dia.
Syafi'i menyebut kendala utama di Madura adalah soal infrastruktur yang tidak banyak peningkatan sejak awal kemerdekaan. Salah satunya, tidak memadainya akses jalan ke lokasi pariwisata.
"Frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” ujarnya.
Dia mengatakan Madura juga menjadi penyuplai garam nasional mencapai 70 persen, termasuk gas di Jawa Timur. Belum lagi potensi jagung dan rempah-rempah. Namun, dia heran indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah itu selalu posisi terendah di Jatim.
BKSAP Day di UTM juga dihadiri anggota DPR RI Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD).(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam