Menurut Deklarator FPB Kalsel, Berry Nahdian Furqon, sedikitnya klotok yang disiapkan berjumlah 250 unit.
"Kami bangga, karena perahu itu sebagian besar adalah pastisipasi masyarakat. Dengan jumlah sebanyak itu, maka sungai akan terhalang. Tidak akan ada angkutan batubara yang bisa keluar dari Kalsel, khususnya yang berkaitan dengan penyuplai PLN," jelas Berry kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/5).
Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional itu menambahkan keseriusan masyarakat Kalimantan memblokir keluarnya batubara dari pulau tersebut sebagai bentuk pembangkangan atas ketidakadilan energi. "Semoga dengan aksi ini, pemerintah pusat lebih mendengarkan aspirasi rakyat kami. Rakyat kami bukan hanya dijadikan sekadar pelengkap penderita di negeri ini," tegasnya.
Saat ditanya alur sungai mana saja yang akan diblokir, Berry enggan memberikan keterangan lebih terperinci. "Itu nanti, sebelum kami sampaikan pemberitahuan resmi kepada kepolisian, kami belum bisa memastikan. Namun, ada beberapa titik," tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI asal Kalsel, H Aditya Mufti Arifin menyatakan sangat mendukung dengan rencana yang dilakuka FPB Kalsel tersebut. Sebagai bentuk dukungan itu, kata Ovie, pihaknya tidak saja memperjuangkan di tingkat parlemen, tetapi akan turut serta dalam aksi yang dilakukan rakyat Kalimantan nantinya.
"Kami akan ikut turun langsung ke lapangan. Ini tuntutan rakyat, dan kami sangat serius memperhatikan aspirasi ini," ujar politisi muda PPP ini.
Ditambahkan, ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah terjadi di semua aspek kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi. Sebagai bagian dari negara RI, imbuh dia, tuntutan ini sebagai aspirasi masyarakat agar mendapatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi, sosial dan politik yang menyejahterakan. "Ketimpangan soal BBM hanyalah bagian kecil dari ketidakadilan yang ada selama ini," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, empat gubernur se-Kalimantan menyatakan akan melarang batubara ke luar daerah itu. Larangan itu dikeluarkan sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat yang tidak memberikan kuota tambahan BBM untuk mengatasi krisis enegeri di empat wilayah tersebut. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan itu, pemuda Kalsel akan melakukan blokir terhadap tongkang pengangkut batubara agar tidak bisa keluar Kalimantan.
Rencana blokir ini dilakukan sepekan sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh empat Gubernur se-Kalimantan, yaitu 31 Mei 2012 mendatang.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... E-KTP Cegah Pelaku Poligami tak Akui Istri
Redaktur : Tim Redaksi