JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat menyusul pengesahan RAPBN Perubahan 2013. Selasa (19/6), Wapres Boediono memimpin rapat koordinasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM yang diikuti sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Dalam rapat tersebut dibahas persiapan menjelang kenaikan harga BBM, termasuk kelancaran program kompensasi kepada masyarakat miskin.
''Tadi pagi (kemarin pagi) saya bersama sejumlah menteri dan pimpinan-pimpinan instansi pemerintah yang lain melakukan rapat untuk mengecek kesiapan dari tindak lanjut keputusan yang ada tadi malam (17/6) dan sangat penting untuk nanti kita siapkan tepat pada waktunya secepatnya," kata Boediono di Kantor Wakil Presiden kemarin (18/6).
Menurut Boediono, UU APBN Perubahan yang telah disahkan tersebut menjadi landasan penting untuk menyiapkan berbagai program kompensasi kenaikan harga BBM. Di samping itu, dilakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran.
Boediono mengakui, sekalipun terdapat program kompensasi, ketidakstabilan ekonomi akan terjadi selama beberapa bulan. Namun, berdasar pengalaman sebelumnya, hal tersebut bisa diatasi. ''Kalau ada penyesuaian harga BBM, dalam waktu tiga sampai empat bulan ada shock. Sesuatu yang nanti kembali ke tingkat yang lebih normal,'' ujarnya.
Kenaikan harga bahan pokok, kata Boediono, juga akan terjadi. Namun, pihaknya berharap kenaikan tersebut tidak melebihi batas normal. ''Jangan ada kenaikan lebih dari yang biasanya terjadi. Itu pun kita upayakan untuk kendalikan sebaik mungkin," katanya.
Soal pengumuman tanggal kenaikan harga BBM, Boediono menuturkan, hal itu akan diputuskan oleh Presiden SBY. Karena itu, dia berharap sembari menunggu kepastian pengumuman kenaikan, masyarakat tidak gegabah dengan menimbun BBM. "Masyarakat tenang sajalah. Jadi, artinya ndak usah kita borong-borong BBM sebelumnya. Kalau mau beli secukupnya sajalah," imbuh dia.
Menko Kesra Agung Laksono memaparkan, penyaluran BLSM akan dilakukan secara bertahap. Sebab, tidak mungkin jika seluruh provinsi menyalurkannya secara serentak.
"Mulai 12 provinsi dulu, yang kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, Makassar, dan Medan. Nanti sisanya menyusul, yang jelas secepatnya. Itu dilakukan di mana hanya yang punya KPS (kartu perlindungan sosial) yang bisa,'' kata Agung di Istana Kepresidenan kemarin.
Agung menekankan, begitu kenaikan BBM diumumkan pemerintah, BLSM langsung disalurkan. Setidaknya butuh waktu beberapa hari untuk menyalurkan bantuan tersebut hingga ke seluruh Indonesia.
Ketika ditanya kapan BBM diumumkan, Agung belum bisa memastikannya. ''Saya kira sebelum puasa,'' imbuh dia.
Mendikbud Mohammad Nuh menambahkan, selain BLSM, bantuan siswa miskin (BSM) disiapkan sebagai kompensasi harga BBM. Menurut Nuh, dari 15,5 juta rumah tangga sasaran yang mendapat kompensasi, terdapat 13,5 juta anak yang akan mendapat beasiswa tersebut. Data itu berdasar perhitungan oleh tim nasional percepatan penuntasan kemiskinan (PNP2K). Jika tak ada halangan, BSM dibagikan pada akhir Juli.
"Satuannya pun kami naikkan. Selama ini SD Rp 360 ribu per tahun per anak. Kami naikkan menjadi Rp 450 ribu per tahun per anak. Yang SMP, tadinya Rp 500-an ribu, kita naikkan jadi Rp 750-an ribu per anak. Yang SMA/SMK, tadinya Rp 700-an ribu per tahun per anak, naik ke Rp 1 juta," ujar Nuh di Kantor Wapres kemarin.
Nuh melanjutkan, bantuan tersebut diprioritaskan untuk siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Untuk siswa baru akan disesuaikan setelah masuk sekolah. "Data anak kelas satu baru didapatkan nanti pada pertengahan Juli. Itu tahun ajaran baru. Sebelum tahun ajaran baru kita belum tahu. Tapi, yang kelas dua ke atas sudah bisa kita dapatkan, kita exercise," lanjutnya.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, pemerintah tidak akan buru-buru menaikkan harga BBM jika program kompensasi belum siap dibagikan kepada masyarakat miskin. ''Paling lambat Juli. Tapi, kami akan coba percepat agar (akhir) Juni BLSM sudah cair. Jadi, BBM bisa segera naik," ujar Chatib di Kantor Kemenkeu kemarin.
Menurut Chatib, setelah DPR mengesahkan APBN Perubahan, ada proses administrasi yang harus dilalui di DPR, Kemenkeu, serta Kemenkum HAM. Setelah itu, barulah setiap kementerian/lembaga (K/L) mendapat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru. "Kalau saya inginnya cepat, tadi pagi (kemarin, Red) saya sudah paraf drafnya. Mudah-mudahan bisa cepat," katanya.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, BLSM akan dibagikan paling lambat satu hari setelah BBM dinaikkan. ''Rencananya dibagikan pada Juli dan September. Tapi, kalau bisa dipercepat, bisa pada Juni, lalu yang kedua September,'' ucapnya.
Rencananya, BLSM dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Setiap kepala keluarga akan mendapat Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan. Namun, pembagiannya dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 300.000 pada Juni atau Juli dan Rp 300.000 pada September.
Terkait banyak kritik yang menyebut BLSM hanya membuat masyarakat miskin malas bekerja, Chatib mengatakan bahwa besaran Rp 150.000 per bulan sudah didesain secara pas. "Artinya, tidak terlalu kecil sehingga tetap bisa membantu masyarakat. Tapi, juga tidak terlalu besar sehingga membuat masyarakat tidak mau bekerja," jelasnya. (ken/owi/dyn/c2/agm)
''Tadi pagi (kemarin pagi) saya bersama sejumlah menteri dan pimpinan-pimpinan instansi pemerintah yang lain melakukan rapat untuk mengecek kesiapan dari tindak lanjut keputusan yang ada tadi malam (17/6) dan sangat penting untuk nanti kita siapkan tepat pada waktunya secepatnya," kata Boediono di Kantor Wakil Presiden kemarin (18/6).
Menurut Boediono, UU APBN Perubahan yang telah disahkan tersebut menjadi landasan penting untuk menyiapkan berbagai program kompensasi kenaikan harga BBM. Di samping itu, dilakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran.
Boediono mengakui, sekalipun terdapat program kompensasi, ketidakstabilan ekonomi akan terjadi selama beberapa bulan. Namun, berdasar pengalaman sebelumnya, hal tersebut bisa diatasi. ''Kalau ada penyesuaian harga BBM, dalam waktu tiga sampai empat bulan ada shock. Sesuatu yang nanti kembali ke tingkat yang lebih normal,'' ujarnya.
Kenaikan harga bahan pokok, kata Boediono, juga akan terjadi. Namun, pihaknya berharap kenaikan tersebut tidak melebihi batas normal. ''Jangan ada kenaikan lebih dari yang biasanya terjadi. Itu pun kita upayakan untuk kendalikan sebaik mungkin," katanya.
Soal pengumuman tanggal kenaikan harga BBM, Boediono menuturkan, hal itu akan diputuskan oleh Presiden SBY. Karena itu, dia berharap sembari menunggu kepastian pengumuman kenaikan, masyarakat tidak gegabah dengan menimbun BBM. "Masyarakat tenang sajalah. Jadi, artinya ndak usah kita borong-borong BBM sebelumnya. Kalau mau beli secukupnya sajalah," imbuh dia.
Menko Kesra Agung Laksono memaparkan, penyaluran BLSM akan dilakukan secara bertahap. Sebab, tidak mungkin jika seluruh provinsi menyalurkannya secara serentak.
"Mulai 12 provinsi dulu, yang kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, Makassar, dan Medan. Nanti sisanya menyusul, yang jelas secepatnya. Itu dilakukan di mana hanya yang punya KPS (kartu perlindungan sosial) yang bisa,'' kata Agung di Istana Kepresidenan kemarin.
Agung menekankan, begitu kenaikan BBM diumumkan pemerintah, BLSM langsung disalurkan. Setidaknya butuh waktu beberapa hari untuk menyalurkan bantuan tersebut hingga ke seluruh Indonesia.
Ketika ditanya kapan BBM diumumkan, Agung belum bisa memastikannya. ''Saya kira sebelum puasa,'' imbuh dia.
Mendikbud Mohammad Nuh menambahkan, selain BLSM, bantuan siswa miskin (BSM) disiapkan sebagai kompensasi harga BBM. Menurut Nuh, dari 15,5 juta rumah tangga sasaran yang mendapat kompensasi, terdapat 13,5 juta anak yang akan mendapat beasiswa tersebut. Data itu berdasar perhitungan oleh tim nasional percepatan penuntasan kemiskinan (PNP2K). Jika tak ada halangan, BSM dibagikan pada akhir Juli.
"Satuannya pun kami naikkan. Selama ini SD Rp 360 ribu per tahun per anak. Kami naikkan menjadi Rp 450 ribu per tahun per anak. Yang SMP, tadinya Rp 500-an ribu, kita naikkan jadi Rp 750-an ribu per anak. Yang SMA/SMK, tadinya Rp 700-an ribu per tahun per anak, naik ke Rp 1 juta," ujar Nuh di Kantor Wapres kemarin.
Nuh melanjutkan, bantuan tersebut diprioritaskan untuk siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Untuk siswa baru akan disesuaikan setelah masuk sekolah. "Data anak kelas satu baru didapatkan nanti pada pertengahan Juli. Itu tahun ajaran baru. Sebelum tahun ajaran baru kita belum tahu. Tapi, yang kelas dua ke atas sudah bisa kita dapatkan, kita exercise," lanjutnya.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, pemerintah tidak akan buru-buru menaikkan harga BBM jika program kompensasi belum siap dibagikan kepada masyarakat miskin. ''Paling lambat Juli. Tapi, kami akan coba percepat agar (akhir) Juni BLSM sudah cair. Jadi, BBM bisa segera naik," ujar Chatib di Kantor Kemenkeu kemarin.
Menurut Chatib, setelah DPR mengesahkan APBN Perubahan, ada proses administrasi yang harus dilalui di DPR, Kemenkeu, serta Kemenkum HAM. Setelah itu, barulah setiap kementerian/lembaga (K/L) mendapat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru. "Kalau saya inginnya cepat, tadi pagi (kemarin, Red) saya sudah paraf drafnya. Mudah-mudahan bisa cepat," katanya.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, BLSM akan dibagikan paling lambat satu hari setelah BBM dinaikkan. ''Rencananya dibagikan pada Juli dan September. Tapi, kalau bisa dipercepat, bisa pada Juni, lalu yang kedua September,'' ucapnya.
Rencananya, BLSM dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Setiap kepala keluarga akan mendapat Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan. Namun, pembagiannya dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 300.000 pada Juni atau Juli dan Rp 300.000 pada September.
Terkait banyak kritik yang menyebut BLSM hanya membuat masyarakat miskin malas bekerja, Chatib mengatakan bahwa besaran Rp 150.000 per bulan sudah didesain secara pas. "Artinya, tidak terlalu kecil sehingga tetap bisa membantu masyarakat. Tapi, juga tidak terlalu besar sehingga membuat masyarakat tidak mau bekerja," jelasnya. (ken/owi/dyn/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegaskan UU APBN Tak Dibarter Dana untuk Lapindo
Redaktur : Tim Redaksi