JAKARTA -- Koordinator Forum Kajian Pemuda Jakarta (FKPJ) Abdul Rachman Mahdi mengingatkan, penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jika pemerintah jadi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012 nanti harus benar-benar tepat sasaran.
Dia mengharapkan, pendataan terhadap penerima BLSM itu harus benar-benar valid. Maksudnya, masyarakat yang terdata itu harus yang benar-benar miskin dan membutuhkan BLSM tersebut.
"Dari segi pengelolaannya juga harus transparan sehingga sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku," kata dia saat dihubungi wartawan, Minggu (18/3) di Jakarta.
Abdul juga mengingatkan, masalah pendistribusian BLSM juga harus diperhatikan. "Apakah layak seperti sebelum-sebelumnya atau tidak," ujarnya.
Menurutnya, pendistribusian BLSM itu juga harus manusiawi. Sehingga masyarakat yang menerima BLSM tersebut tidak harus mengantre hingga jatuh pingsan bahkan kehilangan nyawa. "Jadi ini sangat tragis, dan karena kita di kultur timur maka hal-hal yang tidak manusiawi itu harus kita singkirkan," ujarnya.
Pemberian BLSM itu, lanjut dia, harus diberikan langsung oleh aparatur kelurahan atau RW ke rumah masyarakat. Harus ada kontrol terhadap aparatur maupun petugas yang melakukan pendataan itu. "Jadi, petugas itu juga harus diawasi agar pendataan dan pemberian BLSM itu tidak diselewengkan," katanya.
Diharapkan dia, harus ada orang-orang yang dipilih dari masyarakat itu sendiri untuk mengawasi aparatur dan petugas yang mendata penerima sehingga pendataan dan pemberian BLSM tersebut tepat sasaran. Karena belajar dari kemarin itu banyak salah sasaran dan salah target. "Banyak juga masyarakat yang tidak mendapatkan BLT itu," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KNPI Bentuk Timsus Bahas BBM
Redaktur : Tim Redaksi