JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pemerintah adalah sesuatu yang tak terelakkan.
"Yang harus dipikirkan oleh pemerintah misalnya masalah kompensasi atas kenaikan BBM," kata Bakir dihubungi, Sabtu (17/3).
Dia memprediks, jika pemerintah jadi menaikkan BBM, tentu pertama-tama masyarakat pasti shock. Karena, menurutnya, kebijakan kenaikan BBM itu pasti memberatkan bagi semua orang. "Terutama masyarakat paling bawah," ujar Bakir.
Bahkan, kata dia, dari awal pemerintah juga sudah memahami dan menyatakan bahwa masyarakat akan merasakan dampak kenaikan BBM itu. "Mereka pasti berat merasakan ini," kata dia.
Ditanya model gerakan-gerakan penolakan jika kenaikan BBM ini benar-benar dilakukan, Bakir menyatakan, secara politik kalau melihat gerakan yang ada selama ini lebih banyak adalah mahasiswa yang menuntut itu. Sedangkan politisi yang kontra, kata dia, sekarang ini tidak terlalu kuat. "Jadi, dampak dari gerakan itu tidak terlalu kuat.
Kalau bicara gerakan, akan kuat kalau didukung banyak elemen, didukung politisi. Kalangan DPR juga sepertinya sudah pro kenaikan," kata Bakir.
Di sisi lain, pemerintah harus bisa memaklumkan politisi agar bisa mencapai kesepakatan dalam kenaikan harga BBM ini.
Ditanya antisipasi apa yang harus dilakukan untuk meredam gejolak, dia mengatakan, pemerintah harus konsistensi terhadap janjinya. "Kalau misalnya BBM dinaikkan per 1 April, maka BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) harus dikucurkan langsung pada 1 April juga," kata dia.
Kedua, kata Bakir lagi, nilai bantuan juga harus dinaikkan dari besaran sebelumnya. "Semua elemen harus mengawal ini," tegasnya.
Karena, kata dia, bangsa ini masih mengalami problem korupsi dan penyimpangan dimana-mana. Termasuk potensi penyelewengan dalam penyaluran BLSM ini. Karenanya, dia mengingatkan, perlu dikawal betul-betul agar bantuan benar-benar sampai pada tangan yang berhak. "Kalau tidak ini bisa menurunkan citra pemerintah. Janji kepada masyarakat bawah laksanakan dan kawal bersama-sama, paling tidak bisa menghilangkan beban masyarakat akan kenaikan BBM," kata dia.
Oleh karenanya, dia mengingatkan, itu harus dikawal betul agar beban masyarakat tidak berat. "Kemungkinan penyimpangan itu ada, jadi butuh pengawasan dan pengawalan bersama-sama kalau tidak masyarakat kecewa. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi sampai ke paling bawah, baik itu bupati hingga kepala desa," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pusat Targetkan Bentuk Pokja PKP di 497 Daerah
Redaktur : Tim Redaksi