JAKARTA -- Koordinator Forum Rakyat Peduli BBM, Achmad Edwin Sholihin mengingatkan, pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) jangan sampai terjadi kekeliruan. Karenanya, dia tidak ingin pemberian kompensasi oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu menjadi tidak tepat sasaran.
Dia menyatakan, kebijakan BLT lalu pernah keliru karena banyak masyarakat miskin yang tidak terdata. Selain itu, kata dia, dana yang disalurkan juga banyak yang dipangkas oleh oknum aparatur penyalur dana BLT itu.
"Pemberian dana BLSM tidak boleh cacat lagi dan harus bisa tepat sasaran," katanya, Minggu (25/3), di Jakarta, saat dihubungi wartawan.
Menurutnya lagi, jangan sampai seperti tahun lalu ada potogan dana untuk masyarakat. "Dan banyak pula masyarakat miskin yang tidak terdata sehingga tidak mendapatkan dana kompensasi tersebut," ujarnya.
Dia berharap pemerintah beserta aparaturnya melakukan pembenahan pendataan terhadap para masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan kompensasi kenaikan BBM. Sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam pemberian dana BLSM tersebut.
Menurutnya, sistem pendataan harus segera dirapikan kembali agar tak ada lagi jatuh korban nyawa akibat antrean yang membludak. "Dan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata," katanya.
Lebih jauh dia menjelaskan, Minggu (25/3) pihaknya menggelar pertemuan bersama warga Kampung Serang, Desa Taman Rahayu,Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan sasaran para buruh dan pemulung yang berada di Bantar Gebang.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar para masyarakat miskin tersebut dapat mengetahui proses pemberian BLSM dan ikut mengawasi pemberiannya. "Sehingga mereka yang dinilai sebagai masyarakat kurang mampu tersebut bisa mendapatkan haknya," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Curigai Penguasa Punya Agenda Tersembunyi
Redaktur : Tim Redaksi