Curigai Penguasa Punya Agenda Tersembunyi

Minggu, 25 Maret 2012 – 15:13 WIB

JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, menyebut ada dua tanggal keramat pada di Maret 2012, yakni 27 dan 29. Karena, pada tanggal itu, merupakan finalisasi pembahasan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dia mengatakan, gerakan mobilisasi dan penolakan keras dari semua unsur masyarakat sudah memanas hampir di seluruh nusantara. Rakyat akan bergerak dari segala penjuru nusantara dan akan memenuhi wilayah Senayan, Jakarta, untuk menjadi pendukung penolakan dan pembatalan rencana kenaikan harga BBM.

"Pilihan gerakan memaksa pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM terjadi karena rakyat menilai nurani pemerintah sudah lenyap," kata Dewi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/3).

Dia menilai, tidak ada lagi kepekaan mendengar dan menganalisa berbagai desakan rakyat hingga usulan kenaikan BBM menjadi solusi penyelamatan APBN yang di yakini pemerintah penyebabnya adalah naiknya harga minyak dunia. "Amat tidak masuk akal. Justru kini pemerintah mendesak, memaksa rakyat untuk menerima kebijakan sepihak ini dengan dalih menyelamatkan ekonomi nasional," kecam politisi PDI Perjuangan, itu.

Ia menambahkan, rakyat sekarang lebih cerdas dan kritis. "Jangan sampai sebenarnya bukan ekonomi yang diselamatkan, tapi kapal partai milik SBY yang akan diselamatkan," kata Dewi mengingatkan.

Ia menegaskan, pada saat akhirnya pemerintah menunda atau membatalkan, sebaiknya SBY jangan mimpi merasa jadi pahlawan. "Drama soal BBM bisa terbaca jelas arahnya. Semua dibuat menjadi tidak jelas, tidak transparan," ujarnya. Ia mengungkapkan, harga minyak dunia fluktuatif sudah dari zaman dulu juga tahu.

"Kenapa baru sekarang membahas? Jelas pemerintah sedang merancang skenario pencitraan partai yang akhir-akhir ini terpuruk karena berbagai kasus korupsi yang dilakukan para petinggi partainya," kata Dewi.

Ia menambahkan, pembatalan kenaikan harga BBM memang harus dilakukan, dan jika akhirnya rencana itu dibatalkan merupakan kemenangan rakyat. "Bukan kebaikan apalagi jasa pemerintah, melainkan kewajiban menjaga amanat dan kedaulatan rakyat yang menjadi tanggung jawab pemerintah," katanya.

Menurutnya, keputusan pemerintah yang wajib dibuktikan kepada rakyat saat ini adalah soal penyelesaian kasus-kasus korupsi besar mulai dari kasus Century, Wisma Atlet, dan lain-lain. "SBY silahkan menjadi pahlawan jika kasus-kasus besar dibongkar sekarang dan dibeberkan kepada rakyat serta memberikan hukuman yang proporsional kepada semua yang terlibat tanpa pandang bulu," katanya.

"Pahlawan pembatalan kenaikan harga BBM adalah rakyat, namun gelar pahlawan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harusnya menjadi tantangan untuk presiden. Mari, rakyat menunggu untuk membuktikan bersama," pungkasnya. (boy/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Buru Tanah Dhana di Luar Jakarta


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler