BOGOR–Warga miskin Bogor mendadak terima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemberian dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kabupaten dan Kota Bogor memang diputuskan mendadak sehari sebelum pengucuran dilakukan. Akibatnya pembagian tidak merata, hanya menyentuh 80 persen dari seluruh rumah tangga miskin.
Jumlah penerima BLSM di Kabupaten Bogor sebanyak 155.894 penerima. Padahal, angka kemiskinan pada 2011 di Bumi Tegar Beriman sebanyak 196.028 rumah tangga miskin. Sisanya, sekitar 41.134 rumah tangga miskin "gigit jari".
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin itu terdiri dari kelompok miskin sebanyak 76.175 rumah tangga, kelompok hampir miskin sebanyak 59.927 rumah tangga, kelompok rentan miskin 59.926 rumah tangga.
Sementara di Kota Bogor, kuota untuk program tersebut sebanyak 39.002 penerima. Tahap pertama sudah disalurkan di Kecamatan Bogor Tengah dengan 4.125 penerima. Padahal angka kemiskinan di kecamatan tersebut sebanyak 5.223 rumah tangga miskin.
Sebanyak 20 persen rumah tangga miskin terpaksa tidak mendapat dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi karena keterbatasan kuota dari Kementrian Sosial RI. Penyaluran untuk penerima BLSM di lima kecamatan lainnya masih menunggu jadwal dari Kantor Pos Bogor, Jalan Djuanda.
Penyaluran dana BLSM dilakukan tidak serentak. Meski satu kecamatan di Kota Bogor sudah menerima, namun hingga kini 40 kecamatan di Kabupaten Bogor belum mendapat kejelasan waktu penerimaan. Pendistribusian Kartu Pengaman Sosial (KPS) pun belum dilakukan.
Imbasnya, terjadi keresahan di sejumlah desa di berbagai kecamatan. Para kepala desa menjadi bulan-bulanan warganya karena dinilai korupsi dan memangkas penerima dana BLSM. Sementara sosialisasi hingga tingkat desa belum dilakukan optimal.
“BLSM membuat kecemburuan sosial. Warga menganggap BLSM sengaja dimainkan oleh kepala desa. Jadi bertanya-tanya kenapa tidak dapat, karena pada periode sebelumnya mereka menjadi penerima,” ucap Kepala Desa Cibeuteng Udik, Kecamatan Ciseeng, Bambang Indra Gunawan.
Kepala Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Supriatin pun mempersoalkan data penerima BLSM. Ia menilai kuota dari pemerintah pusat tidak cukup untuk dibagikan ke seluruh rumah tangga miskin. “Banyak warga kurang mampu tidak dapat, saya menduga datanya mengacu pada raskin dan BLT tahun lalu,” ujarnya.
Sekertaris Camat Ciseeng Acep Sajidin menerangkan, sampai saat ini petugas kecamatan belum mendapat informasi mengenai kejalasan penyaluran dari Kantor Pos. “Kantor pos tak ada koordinasi dengan kecamatan. Yang saya tahu, langsung ke desa,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor, Nuradi mengatakan, Kantor Pos masih menunggu pengiriman KPS untuk didistribusikan ke 428 desa/kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan.
“Semua urusan teknis yang melaksanakan Kantor Pos, dari penyebaran KPS hingga membagian dananya. Data by name by address pun ada di sana. Kami dan aparat hanya mengawal dan mendampingi saja,” ujarnya.
Pendistribusian KPS untuk penerima di Kabupaten Bogor, lanjut Nuradi, diharapkan bisa rampung pada 30 Juni 2013, sehingga bisa segera dijadwalkan. “Kerjasama dengan petugas desa/kelurahan dilakukan, bila penerima dana BLSM tidak bisa melakukan pengambilan langsung karena sakit atau lanjut usia,” tuturnya.
Bupati Bogor Rachmat Yasin pun belum mengetahui waktu penyaluran BLSM untuk penerima di Kabupaten Bogor. “Kami masih menunggu penyaluran dana BLSM tahap selanjutnya. Yang jelas, sudah saya tindaklanjuti kepada kadinsoskanertrans untuk mempersiapkan semua kebutuhan,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Manager Marketing PT. POS Indonesia Cabang, Teguh mengaku masih dalam tahap persiapan untuk melakukan penyaluran. “Sampai saat ini belum ada jadwal pengambilan BLSM. Kami juga masih menunggu dana untuk bagikan kepada rumah tangga miskin. Tapi, antisipasi pengambilan sudah dilakukan dengan pemerintah daerah, meski belum ada koordinasi dengan pusat,” jelasnya.
Sementara itu di Kota Bogor, Kepala Kantor Pos Bogor, Dody Haryanto mengatakan, pendistribusian untuk Kecamatan Bogor Tengah dilakukan hingga Kamis (27/6). “Informasi penyalurannya memang mendadak, karena kami mendapat keputusannya saja mendadak. Sabtu mau dibagikan, Jumat kami baru diinformasikan,” terangnya.
Dody menambahkan, dana BLSM sudah disalurkan kepada lebih dari 1.200 penerima di Kecamatan Bogor Tengah selama tiga hari pembagian. Yang berhalangan untuk datang ke Kantor Pos sesuai jadwal, bisa melakukan pengambilan hingga akhir tahun.
“Rumah tangga sasaran hanya merima dua kali dana BLSM selama empat bulan. Sekali menerima besarannya Rp300 ribu untuk dua bulan. Penyaluran pertama untuk Juni-Juli, selanjutnya untuk Agustus-September,” terangnya.
Dana BLSM senilai Rp300 ribu dinilai tidak cukup untuk menanggulangi tingginya biaya hidup akibat kenaikan harga BBM. Bila digunakan selama dua bulan 60 hari, maka setiap hari hanya Rp5.000 untuk satu rumah tangga miskin yang rata-rata berjumlah empat jiwa.
Dana senilai Rp5.000 tak sebanding dibandingkan melonjaknya sejumlah harga bahan pokok sekitar 80 – 100 persen. Kenaikan harga jenis cabai misalnya, besarannya antara Rp15.000 – 20.000.
Menurut pengamat ekonomi dari STIE Kesatuan Bogor, Nusa Muktiaji, penyaluran BLSM berpotensi menaikan tingkat inflasi hingga akhir Juni. “Jumlah peredaran uang bertambah, sementara harga kebutuhan pokok sudah naik. Bisa inflasi lagi,” terangnya.
Nusa menambahkan, inflasi menggambarkan berkurangnya nilai uang pada kurun waktu tertentu. “Jadi, bila inflasi naik, berarti nilai uangnya menurun. Bila berkelanjutan, daya beli masyarakat semakin merosot. Apalagi, tak lama lagi ramadan dan lebaran,” tandasnya. (cr17/cr18/cr14/cr16/D)
Jumlah penerima BLSM di Kabupaten Bogor sebanyak 155.894 penerima. Padahal, angka kemiskinan pada 2011 di Bumi Tegar Beriman sebanyak 196.028 rumah tangga miskin. Sisanya, sekitar 41.134 rumah tangga miskin "gigit jari".
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah rumah tangga miskin itu terdiri dari kelompok miskin sebanyak 76.175 rumah tangga, kelompok hampir miskin sebanyak 59.927 rumah tangga, kelompok rentan miskin 59.926 rumah tangga.
Sementara di Kota Bogor, kuota untuk program tersebut sebanyak 39.002 penerima. Tahap pertama sudah disalurkan di Kecamatan Bogor Tengah dengan 4.125 penerima. Padahal angka kemiskinan di kecamatan tersebut sebanyak 5.223 rumah tangga miskin.
Sebanyak 20 persen rumah tangga miskin terpaksa tidak mendapat dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi karena keterbatasan kuota dari Kementrian Sosial RI. Penyaluran untuk penerima BLSM di lima kecamatan lainnya masih menunggu jadwal dari Kantor Pos Bogor, Jalan Djuanda.
Penyaluran dana BLSM dilakukan tidak serentak. Meski satu kecamatan di Kota Bogor sudah menerima, namun hingga kini 40 kecamatan di Kabupaten Bogor belum mendapat kejelasan waktu penerimaan. Pendistribusian Kartu Pengaman Sosial (KPS) pun belum dilakukan.
Imbasnya, terjadi keresahan di sejumlah desa di berbagai kecamatan. Para kepala desa menjadi bulan-bulanan warganya karena dinilai korupsi dan memangkas penerima dana BLSM. Sementara sosialisasi hingga tingkat desa belum dilakukan optimal.
“BLSM membuat kecemburuan sosial. Warga menganggap BLSM sengaja dimainkan oleh kepala desa. Jadi bertanya-tanya kenapa tidak dapat, karena pada periode sebelumnya mereka menjadi penerima,” ucap Kepala Desa Cibeuteng Udik, Kecamatan Ciseeng, Bambang Indra Gunawan.
Kepala Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Supriatin pun mempersoalkan data penerima BLSM. Ia menilai kuota dari pemerintah pusat tidak cukup untuk dibagikan ke seluruh rumah tangga miskin. “Banyak warga kurang mampu tidak dapat, saya menduga datanya mengacu pada raskin dan BLT tahun lalu,” ujarnya.
Sekertaris Camat Ciseeng Acep Sajidin menerangkan, sampai saat ini petugas kecamatan belum mendapat informasi mengenai kejalasan penyaluran dari Kantor Pos. “Kantor pos tak ada koordinasi dengan kecamatan. Yang saya tahu, langsung ke desa,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor, Nuradi mengatakan, Kantor Pos masih menunggu pengiriman KPS untuk didistribusikan ke 428 desa/kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan.
“Semua urusan teknis yang melaksanakan Kantor Pos, dari penyebaran KPS hingga membagian dananya. Data by name by address pun ada di sana. Kami dan aparat hanya mengawal dan mendampingi saja,” ujarnya.
Pendistribusian KPS untuk penerima di Kabupaten Bogor, lanjut Nuradi, diharapkan bisa rampung pada 30 Juni 2013, sehingga bisa segera dijadwalkan. “Kerjasama dengan petugas desa/kelurahan dilakukan, bila penerima dana BLSM tidak bisa melakukan pengambilan langsung karena sakit atau lanjut usia,” tuturnya.
Bupati Bogor Rachmat Yasin pun belum mengetahui waktu penyaluran BLSM untuk penerima di Kabupaten Bogor. “Kami masih menunggu penyaluran dana BLSM tahap selanjutnya. Yang jelas, sudah saya tindaklanjuti kepada kadinsoskanertrans untuk mempersiapkan semua kebutuhan,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Manager Marketing PT. POS Indonesia Cabang, Teguh mengaku masih dalam tahap persiapan untuk melakukan penyaluran. “Sampai saat ini belum ada jadwal pengambilan BLSM. Kami juga masih menunggu dana untuk bagikan kepada rumah tangga miskin. Tapi, antisipasi pengambilan sudah dilakukan dengan pemerintah daerah, meski belum ada koordinasi dengan pusat,” jelasnya.
Sementara itu di Kota Bogor, Kepala Kantor Pos Bogor, Dody Haryanto mengatakan, pendistribusian untuk Kecamatan Bogor Tengah dilakukan hingga Kamis (27/6). “Informasi penyalurannya memang mendadak, karena kami mendapat keputusannya saja mendadak. Sabtu mau dibagikan, Jumat kami baru diinformasikan,” terangnya.
Dody menambahkan, dana BLSM sudah disalurkan kepada lebih dari 1.200 penerima di Kecamatan Bogor Tengah selama tiga hari pembagian. Yang berhalangan untuk datang ke Kantor Pos sesuai jadwal, bisa melakukan pengambilan hingga akhir tahun.
“Rumah tangga sasaran hanya merima dua kali dana BLSM selama empat bulan. Sekali menerima besarannya Rp300 ribu untuk dua bulan. Penyaluran pertama untuk Juni-Juli, selanjutnya untuk Agustus-September,” terangnya.
Dana BLSM senilai Rp300 ribu dinilai tidak cukup untuk menanggulangi tingginya biaya hidup akibat kenaikan harga BBM. Bila digunakan selama dua bulan 60 hari, maka setiap hari hanya Rp5.000 untuk satu rumah tangga miskin yang rata-rata berjumlah empat jiwa.
Dana senilai Rp5.000 tak sebanding dibandingkan melonjaknya sejumlah harga bahan pokok sekitar 80 – 100 persen. Kenaikan harga jenis cabai misalnya, besarannya antara Rp15.000 – 20.000.
Menurut pengamat ekonomi dari STIE Kesatuan Bogor, Nusa Muktiaji, penyaluran BLSM berpotensi menaikan tingkat inflasi hingga akhir Juni. “Jumlah peredaran uang bertambah, sementara harga kebutuhan pokok sudah naik. Bisa inflasi lagi,” terangnya.
Nusa menambahkan, inflasi menggambarkan berkurangnya nilai uang pada kurun waktu tertentu. “Jadi, bila inflasi naik, berarti nilai uangnya menurun. Bila berkelanjutan, daya beli masyarakat semakin merosot. Apalagi, tak lama lagi ramadan dan lebaran,” tandasnya. (cr17/cr18/cr14/cr16/D)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sopir Angkot Naikkan Tarif Sepihak
Redaktur : Tim Redaksi