JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sebentar lagi akan diumumkan pemerintah.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kenaikan harga BBM Rp 2 ribu akan mengakibatkan daya beli buruh menurun 30 persen. "Sehingga kenaikan upah minimum tahun lalu rata-rata sebesar 30 persen menjadi sia-sia. Itu berarti buruh menjadi miskin lagi," ujarnya di Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (13/6).
Selain itu, Said mengkritik tindakan pemerintah yang belum mau menggunakan pengalihan subsidi BBM untuk melaksanakan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat pada 1 Januari 2014. "Pemerintah malah mau menjalankan jaminan kesehatan (Jamkes) tersebut secara bertahap di 2019. Terus apa manfaat pengalihan subsidi BBM tersebut," tanyanya heran.
Di samping ini, kata Said, belum ada ketegasan secara terbuka dari pemerintah bahwa pengalihan subsidi untuk transportasi publik dan perumahan buruh. Padahal menurut dia, transportasi publik dan perumahan buruh merupakan item yang sangat penting.
Mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang ditawarkan pemerintah, Said menolak pemberian itu. BLSM kata Said, bukanlah upaya untuk menyelesaikan kemiskinan. Rencana pemerintah memberikan BLSM sarat akan kepentingan politis. Menurutnya, pemberian BLSM ini akan dimanfaatkan partai penguasa untuk menarik dukungan masyarakat. "Ini hanya seperti sinterklas menjelang pemilu," sebutnya.
Untuk itu KSPI mendesak pemerintah agar segera membatalkan kenaikan harga BBM.
"Karena subsidi adalah hak rakyat dan hentikan politik membodohi rakyat lewat BLSM yang 'menjual rakyat miskin' untuk pemilu 2014," pintanya.
Ketimbang menaikan harga BBM, kata Said, lebih baik pemerintah mengejar potensi pajak dengan menangkap dan penjarakan para wajib pajak yang tidak patuh beserta para pengemplang pajak.
"Tangkap juga para koruptor yang menggeroti APBN. Pemerintah juga harus lakukan efisiensi APBN terutama biaya operasioanal seperti perjalanan dinas, dan lain sebaginya," pungkas Said. (chi/jpnn)
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kenaikan harga BBM Rp 2 ribu akan mengakibatkan daya beli buruh menurun 30 persen. "Sehingga kenaikan upah minimum tahun lalu rata-rata sebesar 30 persen menjadi sia-sia. Itu berarti buruh menjadi miskin lagi," ujarnya di Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (13/6).
Selain itu, Said mengkritik tindakan pemerintah yang belum mau menggunakan pengalihan subsidi BBM untuk melaksanakan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat pada 1 Januari 2014. "Pemerintah malah mau menjalankan jaminan kesehatan (Jamkes) tersebut secara bertahap di 2019. Terus apa manfaat pengalihan subsidi BBM tersebut," tanyanya heran.
Di samping ini, kata Said, belum ada ketegasan secara terbuka dari pemerintah bahwa pengalihan subsidi untuk transportasi publik dan perumahan buruh. Padahal menurut dia, transportasi publik dan perumahan buruh merupakan item yang sangat penting.
Mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang ditawarkan pemerintah, Said menolak pemberian itu. BLSM kata Said, bukanlah upaya untuk menyelesaikan kemiskinan. Rencana pemerintah memberikan BLSM sarat akan kepentingan politis. Menurutnya, pemberian BLSM ini akan dimanfaatkan partai penguasa untuk menarik dukungan masyarakat. "Ini hanya seperti sinterklas menjelang pemilu," sebutnya.
Untuk itu KSPI mendesak pemerintah agar segera membatalkan kenaikan harga BBM.
"Karena subsidi adalah hak rakyat dan hentikan politik membodohi rakyat lewat BLSM yang 'menjual rakyat miskin' untuk pemilu 2014," pintanya.
Ketimbang menaikan harga BBM, kata Said, lebih baik pemerintah mengejar potensi pajak dengan menangkap dan penjarakan para wajib pajak yang tidak patuh beserta para pengemplang pajak.
"Tangkap juga para koruptor yang menggeroti APBN. Pemerintah juga harus lakukan efisiensi APBN terutama biaya operasioanal seperti perjalanan dinas, dan lain sebaginya," pungkas Said. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tekanan Jual Mereda
Redaktur : Tim Redaksi