PANGKALPINANG--Menyangkut kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan awal April mendatang, dan pengucuran kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Walikota Pangkalpinang Drs H Zulkarnain Karim berharap pemerintah pusat menaikkan BLT bagi masyarakat miskin. Selain menaikkan besaran jumlah BLT, walikota juga berharap pemerintah menghilangkan subsidi lainnya sehingga BLT benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
"Naikkanlah harga BBM, tapi BLT nya jangan sampai 14 bulan, subsidi itu hilangkan ganti satu macam saja, ini kan ada subsidi BBM, subsidi beras, subsidi pupuk. Cukup satu saja yaitu subsidi dalam bentuk BLT, subsidi pupuk, tidak usah banyak-banyak," kata Zulkarnain kepada Babel Pos (Group JPNN).
Menurut Walikota, program itu bisa dijalankan dengan baik, karena administrasi kependudukan sudah rapi, meskipun pada awalnya tidak teratur. "Maka pembenahan administrasi kependudukan harus jelas. Jadi dengan sistem seperti ini subdisi benar-benar diberikan membantu orang susah, jangan pada BBM saja," ujarnya sembari mengatakan bahwa subsidi di negara ini juga dinikmati oleh orang mampu seperti kalangan usaha.
Dengan begitu lanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan tidak berulang kali dan menimbulkan masalah berkali-kali. Namun cukup sekali saja walaupun dengan dampak yang besar.
"Dari pada kebijakan menimbulkan sakit berkali-kali, itu terus masalah yang dihadapi oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Maka lebih baik satu kali saja, walaupun terasa sakitnya. Tapi kan cukup satu kali, inilah kesempatan untuk menghilangkan semua subsidi, cukup BLT saja," ujarnya.
Menurutnya, kenaikan BBM tersebut memang sulit diantisipasi, karena perekonomian diatur invisible hand atau suatu tangan yang tidak nampak yaitu harga. "Invisible hand itu harga. Jadi misalnya bagaimana mengatur ekonomi tenaga kerja, tergantung pada upah yang diberikan. Kamu dapat tenaga kerja yang baik, karena kamu bayar mahal tenaga kerja itu dan sebaliknya, harga minyak juga diatur begitu. Sehingga tidak tercipta persaingan sempurna dan menimbulkan banyak dampak yang sulit dikendalikan," kata Walikota.
Ia juga berpendapat bahwa, pemerintah pusat juga harus mengeluarkan kebijakan mengizinkan perusahaan importir masuk ke Indonesia. Tidak hanya satu perusahaan saja yang mengendalikan sehingga tercipta persaingan.
"Naikkan harga, izinkan perusahaan importir minyak masuk berjualan ke Indonesia. Banyak yang mau masuk, jangan cuma pertamina, sehingga akan timbul persaingan. Semua subsidi hilangkan dan perbesar BLT, kalau administrasi kependudukan sudah bagus, tepat kebijakan BLT ini sangat tepat sekali untuk membantu masyarakat miskin," ujarnya. (eqa)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan BBM Ditolak di Papua
Redaktur : Tim Redaksi