“Itu program yang lebih menyentuh rakyat,” kata Satya W. Yudha di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).
Pada prinsipnya, kata dia, bisa saja BBM dinaikkan pemerintah apabila realokasi anggarannya benar. “Kita menyikap tidak hanya soal kenaikan, tapi realokasi penghematan subsidi juga,” katanya.
Ditegaskan, DPR tidak ingin pemerintah hanya mengandalkan kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja dari kenaikan harga BBM tersebut. Sebab, imbuh dia, jika BLT diberikan dalam jumlah besar menjadi sangat tidak mendidik. “Kita ingin yang bisa menggerakkan ekonomi, misalnya di bidang infrastruktur migas dan transportasi masyarakat,” katanya.
Ditambahkan, jika infrastruktur migas tidak diberi dana, maka konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) itu tidak akan realistis. “Infrastruktur harus diperhatikan,” ujarnya.
Satya W Yuda juga menyebutkan jika pemerintah tetap memberikan BLT dalam jangka periode tertentu, harus tetap mengacu pada individu masyarakat yang benar-benar berhak menerima sehingga dana yang dikeluarkan dari pengurangan subsidi itu tepat sasaran.
“BLT jangan hanya digunakan untuk meredam amarah rakyat. Kita tidak sepakati porsi itu lebih besar kepada BLT atau hal yang tidak bisa menggerakkan ekonomi,” tambahnya.
Dalam RAPBNP 2011 pemerintah mengajukan kenaikan BBM sebesar Rp1500 perliter. Artinya harga BBM perliter menjadi Rp6000. Dengan harga sebesar itu, jika dihitung tahun fiskal berjalan 12 bulan, maka pemerintah bisa melakukan penghematan sebesar Rp57 triliun. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Agustus, PLTS Mansinam Kelar
Redaktur : Tim Redaksi