jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berkomitmen untuk mewujudkan visi zero victim atau nol korban bencana.
Strategi untuk mewujudkan zero victim adalah dengan diselenggarakan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) serta Tsunamy Ready Community (TRC) di seluruh penjuru Indonesia.
BACA JUGA: Prakiraan Cuaca Riau 12 Oktober 2023, BMKG: Waspada!
“SLG dan TRC adalah dua strategi yang menjadi senjata BMKG dalam mewujudkan target zero victim. Strategi ini bebentuk edukasi dan pelatihan untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat saat terjadi bencana. Hal ini tentu perlu didukung oleh teknologi sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami dari BMKG,” tutur Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pada acara Aceh International Workshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR) di aula Fakultas Psikologi UGM.
AIWEST-DR merupakan acara hybrid yang diselenggarakan atas kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Syah Kuala dengan tema "Adaptive and Sustainable Resilience to Disaster".
BACA JUGA: BMKG Sebut Wilayah Ini Berpotensi Diguyur Hujan Lebat
AIWEST-DR berlangsung selama tiga hari mulai 11-13 Oktober 2023.
"Kesenjangan pengetahuan di masyarakat mengenai gempabumi dan tsunami akan dapat diminimalisir oleh BMKG dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan BPBD. Melalui SLG dan TRC, saya berharap masyarakat yang berdomisili di daerah rawan bencana tidak panik karena sudah terampil dalam evakuasi jika terjadi bencana gempabumi dan tsunami," papar Dwikorita yang hadir secara daring.
BACA JUGA: Kronologi Kecelakaan Mengerikan di Exit Tol Bawen yang Menewaskan 4 Orang
Sekolah Lapang Gempa memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempabumi dan tsunami.
Sementara, Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.
Tujuannya menyiapkan masyarakat agar senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami. Selain itu, guna mewujudkan SAFE OCEAN, salah satu outcome dari UNDecade for Ocean Science.
"BMKG turut berkontribusi dalam mendukung pemerintah daerah dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami. Hal ini bertujuan agar sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun mitigasi gempabumi dan tsunami di daerahnya. Peristiwa Tsunami Aceh, Palu, serta Selat Sunda menunjukkan bahwa selain membangun sistem peringatan dini yang cepat, tepat, dan akurat, juga dibutuhkan kesigapan masyarakat dalam merespon peringatan dini tersebut. Maka dari itu, BMKG juga terus berupaya mewujudkan “Early Warning, Early Action” guna semakin meminimalisir risiko bencana," ujar Dwikorta.
Seluruh program yang dilaksanakan oleh BMKG menerapkan prinsip keberlanjutan, mengingat bencana gempabumi dan tsunami tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi.
Hal ini penting agar sistem peringatan dini tetap diperkuat dan sesuai dengan kemajuan teknologi, seiring dengan penguatan kesiapan dan ketangguhan masyarakat sebagai subjek.
“Waktu kedatangan tsunami berbeda-beda. Contohnya Tsunami Palu hanya butuh dua menit setelah gempa, sementara di tempat lain waktu tiba tsunami bisa 30 menit atau lebih lama. Oleh karenanya, kami ingin masyarakat bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelamatkan diri. Jadi setelah terjadi gempa bumi, masyarakat langsung sigap lari ke wilayah yang lebih tinggi, tanpa harus menunggu peringatan dini. Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri, maka dari itu kami terus menjalin kerjasama dan mendorong kolaborasi pentahelix antara Pemerintah, Akdemisi, Pihak Swasta, Masyarakat dan Media untuk mewujudkan zero victim," ungkapnya. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gempa Besar Guncang Wilayah Kepulauan Talaud, Berpotensi Tsunami?
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti