JAKARTA – Penembakan tiga orang TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) mendapatkan sorotan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Pasalnya, tindakan yang dilakukan aparat tersebut diduga menyalahi protap (prosedur tetap). Ini karena langsung menembak badan dan kepala, bukan kaki untuk melumpuhkan.
Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah sudah mengambil sikap dan menanyakan langsung protap penanganan seseorang yang diduga melakukan tindakan kriminal. Hasilnya, Negeri Jiran tersebut berjanji menjelaskan secara detail apa yang terjadi di lapangan.
”Kalau protapnya seperti itu saya sayangkan sekali. Sudah seharusnya ada perbaikan protap. Kalau orang kerja di perkebunan sawit membawa parang dan bermasker sangat wajar. Lokasi kerja yang berdebu membuat mereka harus melindungi diri. Akal sehatnya seperti itu. Kalau dibilang pelaku kejahatan harus dibicarakan,” ungkap Jumhur usai pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup BNP2TKI di Jakarta, Jumat (27/4).
Sikap tersebut, lanjutnya, membuat Indonesia keberatan. Tindakan kepolisian Malaysia sangat bengis dan barbar. ”Saya dapat laporan lima polisi memberondong tiga orang. Kalau mereka mau berbuat tidak baik, protapnya dilumpuhkan dulu. Ditembak di kaki. Kalau melawan baru tembak badan. Tapi ini langsung ditembak di badan. Saya rasa ini barbarian,” kesal Jumhur.
Tewasnya tiga TKI ini juga memicu dugaan adanya penjualan organ tubuh manusia. Sebab, keluarga korban menemukan tanda-tanda yang tidak wajar di tumbuh korban. Misalnya sayatan di badan dan mata. Tapi, setelah dilakukan otopsi ulang dugaan tersebut akhirnya hilang.
”Kita sudah kerja keras dan keluarga untuk pastikan otopsi. Sekarang berkembang cukup liar, sehingga seolah-olah organ tubuh dijual. Statemen itu spekulatif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini diumumkan Polri dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kalau orang meninggal ditembak atau kecelakaan pasti diotopsi. Dibedah tubuhnya kita jahit ulang,” katanya.
Penembakan oleh polisi Malaysia tersebut sempat membuat publik marah. Sehingga muncul lagi desakan moratorium untuk kedua kalinya dan pemutusan hubungan diplomatik. Tapi pemerintah tidak emosional menanggapi usulan tersebut. Karena, penempatan TKI menguntungkan kedua belah pihak.
”Masalah yang terjadi bukan kasus soal pekerjaan. Tapi berhadapan dengan aparatur kepolisian. Terlalu jauh kalau moratorium. Moratorium bisa diterapkan kalau perlakuan ke TKI tidak beranjak baik. Sekarang yang terjadi adalah kejadian luar biasa dan tidak dekat dengan pekerjaan,” urainya.
Jumhur menegaskan, Indonesia tidak pernah takut dengan Malaysia. Banyaknya kasus yang terjadi tidak membuat pemerintah lepas tangan. Di Malaysia terdapat 2,5 juta orang Indonesia. Yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) hanya 400 ribu orang. Mereka dapat keuntungan dari Malaysia juga. ”Lantas ada kasus secara emosional putuskan diplomatik. Itu tidak legitimate,” tutur Jumhur. (cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Beri Kado Buruh Jelang May Day
Redaktur : Tim Redaksi