jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah pusat mengeluarkan pernyataan keras terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, meminta hukum harus ditegakkan secara keras pada pelaku pembakaran.
Hal itu karena pemerintah mendapat informasi bahwa pembakaran hutan dan lahan di wilayah itu dilakukan dengan sengaja dan tersebar di lebih dari 70 persen luasan kawasan hutan. Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua pada Rabu (23/7), tercatat 286 hotspot di Sumatera, dimana 160 hotspot ada di Riau.
BACA JUGA: PBNU Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-JK
Penyebarannya berada di Kabupaten Rokan Hilir 94 titik, Rohul 6, Inhil 4, Pelalawan 16, Inhu 12, Bengkalis 8, Dumai 9, Kuansing 7, Rohul 6, Inhil 4, Kampar 2 dan Siak 2. Akibatnya pada Rabu (23/7), jarak pandang di Pelalawan hanya 2 km dan Rengat 5 km karena terhalang oleh asap.
"Lebih dari 70 persen kebakaran terjadi di luar kawasan hutan. Penyebab karlahut 99 persen adalah disengaja atau akibat ulah manusia. Dampak yang ditimbulkan akibat karhutla tentu sangat besar," kata Sutopo di Jakarta.
BACA JUGA: 4 Ribu Perantau Solok Pulang Basamo
Pemerintah memperoleh data dari Polda Riau dan Bareskrim Polri bahwa motif pembakaran yang terjadi di kebun pribadi didasari alasan ekonomi. Ada juga yang disuruh pemilik lahan dengan upah Rp 500.000 – Rp 750.000 untuk lahan rata-rata seluas 10 ha, yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dalam bentuk koperasi untuk membuka kebun kelapa sawit baru yang mudah dan murah.
"Ini dilakukan dengan memanfaatkan konflik penguasa adat dan pemerintah. Umumnya perusahaan tidak ada yang mengakui membakar dan tidak mampu menangani kebakaran di arealnya karena minimnya peralatan," jelasnya.
Sedangkan modusnya, areal yang dibakar jauh dari permukiman karena lemahnya pengawasan dilakukan saat musim kering, yang dimulai dengan membakar ranting-ranting yang ada. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan ban bekas dipotong-potong diberi minyak lalu dibakar. Setelah dibakar lalu ditinggalkan.
BACA JUGA: Tim Hukum Jokowi-JK Siap Ladeni Prabowo-Hatta di MK
Dari laporan itu juga diketahui waktu membakar dilakukan pagi hingga sore hari. Kelompok yang membakar melalui koperasi bekerjasama dengan “Batin” (Kepala Adat) dan lurah. Kemudian lurah mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) per 2 ha sesuai dengan jumlah orang dari daftar nama-nama anggota Koperasi yang akan memperoleh 2 ha/orang.
Atas fakta ini, pemerintah mendorong pemerintah daerah pro aktif dan harus dapat melakukan pencegahan pada aktifitas pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
"Dengan kondisi seperti itu tentu Pemda harusnya dapat mencegah karlahutla di wilayahnya," tegas Sutopo.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Juga Bidik Keluarga Suryadharma Alie di Kasus Korupsi Haji
Redaktur : Tim Redaksi