JAKARTA - Pengetatan remisi bagi narapidana terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 dinilai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai salah satu upaya menekan bahaya gerakan pelaku teror di Indonesia.
Kepala BNPT Irjenpol (Purn) Ansyaad Mbai mengatakan aksi terorisme merupakan kejahatan luarbiasa yang harus diperlakukan secara luarbiasa pula. Sehingga pelakuan terhadap teroris tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap maling ayam.
"Teroris Jangan disamakan dengan maling ayam. PP 99 ini demi melindungi negara, teroris jangan cepat-cepat keluar penjara," kata Ansyaad Mbai di Jakarta, Senin (15/7).
Pihaknya menegaskan semangat dari PP 99 itu untuk terorisme susdah sesuai dengan rekomendasi dari BNPT. Karena BNPT sendiri belum punya cara menekan tingkat bahayanya para eks teroris begitu keluar dari penjara.
"Kami harus punya cara bagaimana mengurangi tingkat bahayanya eks teroris ini. Belum ada indikator-indikator menentukan seperti apa tingkat bahaya eks teroris," jelasnya. (fat/jpnn)
Kepala BNPT Irjenpol (Purn) Ansyaad Mbai mengatakan aksi terorisme merupakan kejahatan luarbiasa yang harus diperlakukan secara luarbiasa pula. Sehingga pelakuan terhadap teroris tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap maling ayam.
"Teroris Jangan disamakan dengan maling ayam. PP 99 ini demi melindungi negara, teroris jangan cepat-cepat keluar penjara," kata Ansyaad Mbai di Jakarta, Senin (15/7).
Pihaknya menegaskan semangat dari PP 99 itu untuk terorisme susdah sesuai dengan rekomendasi dari BNPT. Karena BNPT sendiri belum punya cara menekan tingkat bahayanya para eks teroris begitu keluar dari penjara.
"Kami harus punya cara bagaimana mengurangi tingkat bahayanya eks teroris ini. Belum ada indikator-indikator menentukan seperti apa tingkat bahaya eks teroris," jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rohaniawan Khawatirkan Ormas Penerima Uang APBN
Redaktur : Tim Redaksi