jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Boediono tiba-tiba mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/12). Kemunculan Boediono pun menimbulkan tanya di kalangan awak media karena dalam jadwal pemeriksaan KPK tidak ada nama guru besar ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, Boediono datang guna menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pada penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Syarief menuturkan, Boediono atas inisiatif sendiri datang lebih cepat daripada jadwal pemeriksaan yang dibuat penyidik.
BACA JUGA: Tuntaskan Perkara BLBI, KPK Garap Eks Wapres Boediono
"Beliau datang lebih awal atas inisiatif sendiri. Karena di jadwal pemanggilan beliau berhalangan," kata Syarif kepada JawaPos.com.
Syarif menjelaskan, Boediono diperiksa terkait posisinya sebagai menteri keuangan merangkap anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat Syafruddin Arsyad Temenggung selaku kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menerbitkan SKL untuk BDNI.
BACA JUGA: Buronan di Kasus Korupsi Pelepasan Aset Pertamina Diburu
“Pemeriksaan beliau berhubungan dengan kasus Pak SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung, red) soal BLBI,” terangnya.
Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pemeriksaan terhadap Boediono untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap Syafruddin. “Saksi sewaktu beliau Menkeu, saat peristiwa itu terjadi,” papar Agus.
BACA JUGA: 5 Tahanan Rayakan Natal di KPK
Sebelumnya, KPK pada April 2017 telah menetapkan Syafruddin sebagai tersangka korupsi di balik penerbitan SKL BLBI. Merujuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun akibat SKL yang diteken Syafruddin.
??Sejauh ini Syafruddin menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus BLBI. KPK menjeratnya dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK juga sudah menahan Syafruddin pada 21 Desember lalu. Menurutnya, penerbitan SKL berdasar persetujuan KKSK.
Ketua KKSK kala SKL BLBL terbit adalah Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Sedangkan Boediono selaku Menkeu menjadi anggota KSSK bersama Menteri BUMN Laksamana Sukardi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie.
"Semuanya sudah ada persetujuan dari KKSK, semuanya. Saya hanya mengikuti aturan,” tegasnya.(ipp/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Kerugian Negara di Analisis PPATK Soal Kasus AW 101
Redaktur & Reporter : Antoni