jpnn.com, JAKARTA - Dugaan korupsi pupuk bersubsidi menyeruak ke ruang publik. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kecurangan di penyaluran pupuk bersubsidi.
Sebab, kerugian yang ditimbulkan besar, baik dari sisi hulu dan hilir.
BACA JUGA: Kementan Tegaskan Stok Pupuk Bersubsidi Saat Ini Aman
"Saya kira bagus (Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi) karena pupuk itu masalah ada disparitas harga. Apa pun itu, mau MinyaKita, beras, pasti ada orang yang bermain kalau terjadi disparitas harga," ungkap Andreas saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/2).
Andreas menilai disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi sangat signifikan. Dia membeberkan harga pupuk urea subsidi sekitar Rp 2.250 per kilogram, sedangkan harga pupuk urea nonsubsidi Rp 12 ribu.
BACA JUGA: Pupuk Kaltim Tingkatkan Inovasi Smart Production untuk Perkuat Transformasi Digital
"Perbedaan Rp 10 ribu, siapa yang enggak tergiur? Dijual Rp 8.000 pasti laris manis, keuntungan sudah sangat besar," katanya.
Ketua Umum Asosasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) itu mengungkapkan dia pernah melakukan kajian atas pupuk subsidi pada 2019 di lini 4 atau area distribusi Pulau Jawa. Hasilnya, terjadi penyelewengan hingga 20 persen.
"Kalau rata-rata subsidi pupuk rata-rata Rp 30 triliun, berarti ada Rp 6 triliun uang yang jadi hak petani lenyap," ucapnya.
Oleh sebab itu, Dwi Andreas mendukung Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi. Namun, diharapkan juga menyasar pemain kakap.
"Harapan saya, Kejagung juga menyelidiki dari lini 1, lini 2, lini 3. Yang sudah pernah kami lakukan di lini 4. Jadi, jangan yang kecil-kecil saya, yang besar juga (harus diusut). Lini 4 yang bermain yang kecil-kecil, tetapi banyak," tegas Dwi Andreas.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul