JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, momentum Hari Pendidikan Nasinal (Hardiknas) tahun ini tidak membuat semua pelaku pendidikan berbahagia. Sejumlah guru dan tenaga pendidik di madrasah justru menderita karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak kunjung cair.
"Sangat memprihatinkan bagaimana dana BOS yang keluarnya 3 bulan sekali bisa belum turun juga. Akibatnya kegiatan operasional Madrasah terganggu dan guru-guru terutama guru honorer menderita karena belum mendapatkan honor," ujar Ledia di Jakarta, Kamis (2/5).
Beberapa madrasah seperti dari Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Barat khususnya Kota Bandung memberikan aduan langsung kepada Ledia. Kata dia, beberapa sekolah mengaku berhutang demi menalangi biaya operasional sekolah. Sementara sejumlah guru mengaku belum digaji sejak Januari 2013.
"Guru honorer terutama dari madrasah swasta umumnya memang digaji dari dana BOS ini. Mereka mendapatkan honor tak lebih dari 500 ribu sebulan. Dibayar per tiga bulan. Kalau dana ini tak cair darimana mereka mendapat gaji?" kata Ledia.
Ledia membantah kabar yang menyatakan bahwa belum cairnya dana BOS karena DPR masih membintangi anggaran tersebut alias belum menyetujuinya. Sebab untuk urusan anggaran rutin seperti BOS, beasiswa dan ujian nasional tidak pernah ditahan oleh Komisi VIII.
"Langsung kami ACC, karena kami tahu ini terkait langsung dengan masyarakat, sekolah dan guru," ucap wakil pimpinan fraksi PKS ini
Karena itu, berkenaan dengan belum cairnya dana BOS bagi Madrasah, Ledia meminta Menteri Agama sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk segera turun tangan melakukan pembenahan kerja dan kinerja di kementeriannya.
"Menunda pengajuan anggaran adalah sebuah kelalaian besar. Apalagi Kementerian Agama merupakan instansi vertikal. Dengan membiarkan terjadinya kecerobohan di tingkat pusat maka akibat langsungnya segera dirasakan di tingkat daerah. Karena itu Menteri Agama harus sigap membenahi kerja dan kinerja para bawahannya. Agar hal semacam ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Sangat memprihatinkan bagaimana dana BOS yang keluarnya 3 bulan sekali bisa belum turun juga. Akibatnya kegiatan operasional Madrasah terganggu dan guru-guru terutama guru honorer menderita karena belum mendapatkan honor," ujar Ledia di Jakarta, Kamis (2/5).
Beberapa madrasah seperti dari Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Barat khususnya Kota Bandung memberikan aduan langsung kepada Ledia. Kata dia, beberapa sekolah mengaku berhutang demi menalangi biaya operasional sekolah. Sementara sejumlah guru mengaku belum digaji sejak Januari 2013.
"Guru honorer terutama dari madrasah swasta umumnya memang digaji dari dana BOS ini. Mereka mendapatkan honor tak lebih dari 500 ribu sebulan. Dibayar per tiga bulan. Kalau dana ini tak cair darimana mereka mendapat gaji?" kata Ledia.
Ledia membantah kabar yang menyatakan bahwa belum cairnya dana BOS karena DPR masih membintangi anggaran tersebut alias belum menyetujuinya. Sebab untuk urusan anggaran rutin seperti BOS, beasiswa dan ujian nasional tidak pernah ditahan oleh Komisi VIII.
"Langsung kami ACC, karena kami tahu ini terkait langsung dengan masyarakat, sekolah dan guru," ucap wakil pimpinan fraksi PKS ini
Karena itu, berkenaan dengan belum cairnya dana BOS bagi Madrasah, Ledia meminta Menteri Agama sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk segera turun tangan melakukan pembenahan kerja dan kinerja di kementeriannya.
"Menunda pengajuan anggaran adalah sebuah kelalaian besar. Apalagi Kementerian Agama merupakan instansi vertikal. Dengan membiarkan terjadinya kecerobohan di tingkat pusat maka akibat langsungnya segera dirasakan di tingkat daerah. Karena itu Menteri Agama harus sigap membenahi kerja dan kinerja para bawahannya. Agar hal semacam ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Dinilai Arogan
Redaktur : Tim Redaksi