BP2MI Ajak Gubernur Kalbar Perangi Sindikat PMI Ilegal

Minggu, 16 April 2023 – 13:46 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengajak seluruh pihak menyelamatkan para PMI dari sindikat mafia. Foto: Dok BP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengajak seluruh pihak menyelamatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi sindikat ilegal.

Hal itu disampaikan Benny sesuai acara silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, Jumat (14/4).

BACA JUGA: Bertemu Gubernur Kalbar, Kepala BP2MI Beberkan Kunci Selamatkan PMI

‘’Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji bahwa kunci menyelamatkan kehidupan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama," kata Benny.

 BP2MI akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI, termasuk Kalbar.

BACA JUGA: Hadiri Diskusi Publik BP2MI di Batam, Mahfud MD: TPPO di Sini Macet

‘’Saya juga menyampaikan rencana BP2MI untuk menggelar Rakortas di Kalbar. Yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar," ucap Benny. 

Waketum Partai Hanura ini mengatakan, BP2MI mempunyai tugas yang berat dalam menghadapi para sindikat penyalur PMI ilegal. 

Selain pencegahan, Benny menilai punya tanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang andal, kompeten, dan profesional.

"Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,’’ ujar Benny. 

Menurut Benny, penegakan hukum menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Lebih lanjut, Benny menuturkan, pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam. Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong. 

"Cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif," tegas Benny. 

 Tak hanya itu, Benny menekankan, kerja-kerja tersebut bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, bahkan dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan PMI ilegal.

Menurutnya, Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara inprosedural melalui jalur tikus.
"Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat,’’ beber Benny. (mcr10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler