jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji berjalan lancar pada pada Jumat (14/4/2023).
Benny menyampaikan ‘rahasia’ menyelamatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi sindikat.
BACA JUGA: Kinerja BP2MI dalam Melindungi PMI Dipuji Bupati Karawang
“Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji bahwa kunci menyelamatkan kehidupan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama. Jadi, selain pencegahan, kita juga punya tanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang andal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik dan gaji yang tinggi,” ujar Benny.
Penegakan hukum menjadi hal penting yang diperhatikan. Benny juga menyampaikan agenda kedua dari silaturahmi tersebut, yaitu merencanakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
BACA JUGA: BP2MI Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Pemda dan Sejumlah Lembaga, Berikut Datanya
Yang akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.
“Saya juga menyampaikan rencana BP2MI untuk menggelar Rakortas di Kalbar. Yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar. Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ kata Benny.
BACA JUGA: BP2MI Membuka Kembali Layanan untuk CPMI Lewat SISKOTKLN
Benny menambahkan pemerintah telah mengetahui persis bagaimana mereka (PMI non-prosedural) diberangkatkan secara diam-diam. Dan, risiko yang mereka alami. Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong.
“Cara yang paling manjur, yaitu melalui upaya perlawanan semesta,” tegas Benny.
“Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif. Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan. Ekosistem penempatan ilegal PMI tersebut harus kita hentikan. Jangan sampai pemerintah didikte para sindikat. Jangan beri ruang oknum aparat pemerintah bekerja sama dengan sindikat,” ujar Benny.
Tak hanya itu, Benny menyampaikan kerja yang demikian bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan menurut Benny telah dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI.
"Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara inprosedural melalui jalur tikus. Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat,” ujar Benny.
Selanjutnya, untuk agenda Rakortas nantinya akan dilaksanakan di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.
Benny juga secara rinci mengungkap ada semacam misteri, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum. Pemahaman itu yang bagi Benny perlu diperbaiki.
"Kenapa selama ini penempatan ilegal tidak berhenti? Karena dilakukan sindikat dan mafia. Mereka dibeckingi oknum aparat negara. Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi,” ujar Benny.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari